Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengapresiasi kinerja Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang bisa meyakinkan warga Pulau Rempang untuk direlokasi tanpa ada paksaan atau intimidasi seperti yang telah terjadi di awal.
Hal ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, “sekitar 70 persen warga Pasir Panjang di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menyatakan siap bergeser ke Tanjung Banun,” kata Bahlil.
Kemudian, Sarmuji meminta pemerintah konsisten dan berkomitmen terhadap warga yang sudah menerima direlokasi untuk membayar ganti rugi kepada warga sesuai hasil kesepakatan.
“Bagus jika saat ini sudah ada persetujuan 70 persen warga Rempang untuk dipindah secara sukarela dengan kompensasi yang disepakati,” kata Sarmuji, Senin (9/10/2023).
Dia berharap pemerintah harus memastikan masa depan warga Pulau Rempang, terkait dengan keikutsertaan mereka dalam proyek Rempang Eco City ini.
Masa depan yang dimaksud politikus Partai Golkar ini bukan hanya lapangan kerja, tetapi masuknya infrastruktur pendukung bagi warga, baik itu jalan, rumah sakit, listrik hingga air bersih dan lainnya.
“Ke depan harus dipastikan bahwa investasi yang masuk ke Pulau Rempang dapat dinikmati maksimal oleh penduduk setempat. Bukan hanya soal tenaga kerja tetapi fasilitas umum untuk warga juga harus diperhatikan dengan baik,” ucapnya.
Belajar dari wilayah-wilayah lain, politisi asal Jawa Timur VI ini mengingatkan pemerintah bahwa aksi protes atau perlawanan warga lokal terhadap investasi karena mereka (warga) tidak dilibatkan dan hanya menjadi penonton.
Untuk itu, komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat para proyek investasi harus dipastikan terealisasi.
“Jangan sampai 10 tahun ke depan warga asli Rempang hanya jadi penonton saja atau hanya mendapatkan jatah sedekah saja,” ungkapnya.
Bahlil Terima dan Pertimbangkan Aspirasi Warga Rempang
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengabarkan, sekitar 70 persen warga Pasir Panjang di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menyatakan siap bergeser ke Tanjung Banun. Meskipun di sisi lain masih ada warga yang menolak untuk pindah gara-gara proyek Rempang Eco-City.
“Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran,” kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Senin (9/10/2023).
Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang diprioritaskan untuk bergeser sehubungan dengan pembangunan Rempang Eco-City. Tercatat sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) menempati kampung tersebut.
Dari jumlah tersebut, 70 persen KK sudah bersedia bergeser, namun sebagian masih diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Sekurangnya, ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut.
Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.
Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3.
Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.
“Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau,” tuturnya.
“Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan,” Bahlil menambahkan.
