Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk mempersiapkan kebutuhan gula nasional dengan baik. Hal itu karena gula merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya inflasi, serta terpengaruh berbagai disrupsi dan pengurangan importasi dari negara-negara lain.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 20 Juli 2022.
“Bapak Presiden mengharapkan dalam waktu yang sangat cepat ada langkah-langkah bersama antarkementerian baik pertanian, BUMN, perdagangan, perindustrian untuk mencoba mempersiapkan berbagai hal untuk minimal mempersiapkan kebutuhan gula nasional kita secara baik,” tutur Syahrul.
Syahrul menjelaskan bahwa kebutuhan gula nasional secara umum adalah 7,3 juta ton, terdiri dari kebutuhan konsumsi 3,2 juta ton dan industri 4,1 juta ton. Sementara, jumlah produksi gula nasional masih sangat rendah, yakni 2,35 juta ton. Untuk itu, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan langkah memperkuat pemenuhan gula konsumsi.
“Bapak Presiden memerintahkan agar langkah untuk memperkuat gula konsumsi harus dilakukan, berarti ada 850 ribu ton untuk dipersiapkan. Saya mendapatkan perintah bersama menteri lain, Menteri BUMN lebih khusus untuk mempersiapkan baik rawat ratoon dari tebu maupun bongkar ratoon, artinya ada lahan-lahan intensifikasi dan lahan-lahan ekstensifikasi yang harus digarap secara persamaan,” ucapnya.
“Sementara untuk gula-gula industri masih diharapkan secara bertahap kita akan masuk, tapi apa yang ada sekarang, kita berharap dapat kita pertahankan untuk bisa memenuhi kebutuhan industri kita,” ujar Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul menuturkan bahwa Presiden Jokowi terus memonitor secara berkala mengenai masalah pangan. Presiden pun menginstruksikan kementerian terkait untuk dapat memberikan dukungan dalam memperkuat kebutuhan gula konsumsi nasional.
“Menteri BUMN diberikan arahan untuk mulai dari hulu sampai hilir terlibat, dan menteri lain tentu saja sesuai dengan teknis kementerian atau tugas kementerian lain untuk memberi dukungan agar Menteri BUMN bisa melangkah lebih cepat memperkuat kebutuhan-kebutuhan gula konsumsi kita khususnya, dan secara bertahap akan masuk pada gula industri yang cukup besar itu,” tuturnya.
(BPMI Setpres)
