Kerja untuk memutus mata rantai penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan pola kerja kolaborasi. Hal itu ditunjukkan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani yang juga menjabat Ketua Umum Barikade 98.
Untuk penanganan kasus dugaan judi online yang melibatkan Warga Negara Indonesia atau PMI yang sebagiannya telah diberangkatkan ke Kamboja, Benny memberi apresiasi stakeholder terkait. Menurut Benny, kerja kolektif yang dirintis BP2MI mendapatkan hasil yang menggembirakan. Meski, terdapat sejumlah yang akan terus dibenahi dan dioptimalkan.
“Terima kasih pada semua pihak. Termasuk TNI, Polri, Kemenlu, dan seluruh stakeholder terkait yang ikut terlibat menyelesaikan kasus-kasus perdagangan manusia ke Luar Negeri. Ini kerja kemanusiaan yang kita lakukan. BP2MI akan usut tuntas, membongkar dan akan memboyong aktor intelektualnya ke penjara,” kata Benny.
Tidak hanya itu, Benny menyebut, untuk kasus Kamboja, sejak awal terlibat penanganan terhadap calon PMI, baik yang sudah terlanjur berangkat ke Kamboja, maupun yang berhasil dicegah keberangkatannya. BP2MI juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial. TNI/POLRI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator PMK, Satgas Covid-19.
Tak hanya itu, ada pula Otoritas Bandara, Angkasa Pura yang telah bekerja sama dengan baik dalam penanganan kepulangan WNI/PMI Terkendala dari Kamboja.
“Berdasarkan surat dari Dirjen Binapenta Kemnaker RI terkait jumlah negara penempatan, jumlah negara penempatan adalah sebanyak 69 negara, dan tidak ada Kamboja di dalamnya. Jadi pengiriman PMI ke Kamboja pasti ilegal. Saya mengimbau agar setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap warganya masing-masing yang ingin berangkat ke luar negeri, apakah berangkat secara resmi atau tidak,” tutur Benny tegas.
Tambah Benny, menjelaskan bahwa pihaknya akan menemui Kementerian Komunikasi dan Informatika guna berkoordinasi untuk men-take down iklan-iklan propaganda tentang pengiriman calon PMI ilegal.
