Ketua Barikade 98 Jabar Budi Hermansyah, menilai langkah pemerintah melakukan pengalihan dana subsidi BBM ke program bantuan sosial tambahan bagi kelompok masyakat daya beli lemah sudah benar.
“Keputusan tersebut sudah betul asalkan basis data pemerintah soal masyarakat miskin penerima bantuan tersebut sasarannya tepat,” katanya.
Ia menjelaskan dalam penyaluran bantuan sosial tambahan diperlukan data yang benar dan akurat. Bahkan, jika data yang digunakan salah maka orang yang tidak berhak akan turut menikmati bansos pengalihan subsidi BBM tersebut. Dan harus di monitor secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyalurannya.
Menurut Budi Hermansyah, “syarat yang ditetapkan pemerintah kepada calon penerima bansos tambahan sudah tepat, serta harus dilakukan pengawasan seketat mungkin, agar terhindar dari segala bentuk penyalah gunaan”.
Termasuk cara pemerintah mengetahui seseorang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta sehingga harus ada data-data terbaru agar bansos tambahan untuk kelompok pekerja ini tidak salah sasaran. “Jangan sampai orang yang berpenghasilan lebih mendapatkan bansos juga, jelas ini akan menimbulkan rasa ketidak adilan di kalangan pekerja”.
Mengenai besaran bansos tambahan yang diterima oleh masyarakat, Budi menilai, hal tersebut sudah cukup jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok, termasuk untuk menjaga gizi anak akan tercukupi. Akan tetapi, kalau digunakan untuk hal lain pasti jumlahnya tidak mencukupi, seperti untuk membayar cicilan kendaraan.
Soal rencana kenaikan harga BBM, Budi juga mengakui BBM subsidi yang disiapkan pemerintah untuk rakyat kurang mampu ternyata ikut dinikmati oleh orang mampu dan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama tanpa ada teguran atau hukuman dari pemerintah. Dan ini harus ditangani lebih serius lagi, agar persoalan tersebut tidak berulang terus, BBM subsidi dibakar oleh kendaraan mewah, milik orang orang kaya.
Apalagi rencana pengalihan subsidi BBM untuk bansos ini sudah dapat dukungan dari teman teman di perlemen, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai “kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos untuk masyarakat tidak mampu sudah tepat dan diharapkan bansos itu dapat menjaga daya beli masyarakat”.
