Pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar pada Rabu, 7 September 2022, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.
“Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen,” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi.
“Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan,” jelasnya.
Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut. Dengan demikian, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.
“Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin. Satu komoditi. Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik,” tuturnya.
(BPMI Setpres)
