Belakangan ini, muncul anggapan negatif terhadap penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Hal itu membuat Menteri BUMN Erick Thohir merasa heran. Menurutnya, pandangan demikian itu tidaklah tepat. Hal itu mengingat PMN sebenarnya digunakan untuk penugasan penyelesaian proyek negara.
Banyak BUMN yang pada mulanya mendapat PMN, lalu melakukan aksi korporasi. Upaya ini dilakukan untuk membuat perusahaan menjadi mandiri, sehingga nantinya tidak perlu lagi suntikan uang negara.
“Lalu bagaimana persepsi soal PMN yang selama ini seakan-akan negatif padahal 70 persen PMN itu karena penugasan yang harus kita selesaikan dan banyak sekali sekarang aksi korporasi yang dilakukan BUMN itu tidak lain untuk mengembangkan dunianya tanpa PMN,” terangnya dalam acara Jelajah BUMN untuk Indonesia 2022, Rabu (14/9/2022).
Dengan aksi korporasi itu, nilai PMN menurutnya hanya 10 persen dari total yang didapatkan. Ia juga membandingkan dengan kontribusi BUMN selama 3 tahun terakhir yang tembus Rp 1.198 triliun. Angka ini meningkat Rp 68 triliun dari 3 tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19.
“Keuntungan BUMN sekarang Insya Allah tahun ini naik lagi menjadi 144. Ini hal-hal yang saya rasa hasil transformasi ini ada,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN sebesar Rp 41,32 triliun. Angka ini lebih kecil dari jumlah pengajuan yang diberikan Erick.
Menurutnya, ada selisih anggaran sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan yang disetujui. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).
“Sesuai dengan usulan yang telah kami laporkan kepada Komisi VI dan kita koordinasikan kepada tentu pihak stakeholder yang lain, bahwa usulan awal itu Rp 67,82 triliun,” kata Erick Thohir. (wied)
