Menteri BUMN Erick Thohir ingin Bos-bos dan jajaran Direksinya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) dalam menggunakan kendaraan operasional tidak lain adalah mobil dinasnya. Ia memerintahkan 84 BUMN untuk mengalokasikan anggaran dan menyiapkan kendaraan listrik untuk dinas. Menurutnya, konsumsi tenaga dari kendaraan listrik lebih hemat dari BBM.
Penggunaan BBM yang bijak agar subsidi tepat sasaran dan dapat dialihkan diantaranya ke pembangunan infrastruktur berupa kesehatan dan pendidikan sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas yang setara daripada dihambur-hamburkan membakar uang hanya untuk subsidi BBM.
Dalam kondisi harga BBM dunia yang meningkat. Upaya ini sekaligus sebagai bagian menekan emisi karbon yang digalakkan pemerintah. Diharapkan mampu menghemat konsumsi BBM.
Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini mendorong pertumbuhan industri KBLBB dan infrastruktur pendukung seperti industri baterai, charging station serta stasiun penukaran baterai dan membangun industri nasional secara bertahap.
Menurut Erick kendaraan listrik jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan berbasis BBM. Motor listrik misalnya, setiap 1 kWh baterai dapat menempuh jarak sekitar 40-60 km, tergantung kondisi jalan.
Sedangkan motor BBM untuk setiap 1 liter dengan asumsi menempuh jarak yang sama, 40-60 km. Adapun harga 1 kWh sekitar Rp1.700 s.d Rp2.000, sedangkan 1 liter Pertalite terbaru harganya Rp10.000 sehingga biaya pemakaian motor listrik hanya seperlima dari motor BBM.
“Kementerian BUMN mendorong penuh percepatan, karena saat inilah momentum yang tepat. Harga BBM dunia naik tidak terkendali dan harga di dalam negeri terpaksa disesuaikan, Kementerian BUMN langsung bergerak cepat melalui percepatan program kendaraan listrik ini supaya konsumsi BBM dapat dikurangi,” tutur Erick dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).
Ia menambahkan, ajakan untuk mendorong kendaraan listrik juga akan diperluas ke lingkungan pemerintahan lainnya. Yakni dibarengi dengan fasilitas yang diberikan oleh BUMN-BUMN yang dikelola oleh Kementerian BUMN.
“Nantinya kalau pemakaian kendaraan listrik ini makin luas, masyarakat akan semakin dimudahkan. PLN saya lihat sudah menyiapkan platform dan ekosistem yang lengkap lewat PLN Mobile untuk mendukung penggunaan hariannya. Saya juga akan minta ke Pertamina untuk menyediakan charging station kendaraan listrik di SPBU-SPBU yang sekarang ini dikelola Pertamina,” tegas Erick Thohir
Perintah Erick Thohir
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir diketahui merintahkan perusahaan pelat merah ikut dalam transisi energi baru terbarukan. Termasuk dalam alokasi anggaran dan penggunaan kendaraan listrik.
Upaya ini berkaitan guna mempercepat Transisi Energi Berkelanjutan antara lain melalui penetapan target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025. Serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Perintahnya ini tertuang dalam salinan surat dengan nomor S-565/MBU/09/2022. Surat ini ditandatangani Erick pada 12 September 2022. Perintah ini ditujukan kepada pimpinan 84 BUMN yang tertera di dalam lampiran surat.
“BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen Pemerintah tersebut di atas. Antara lain melalui percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) baik pada kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat,” kata Erick mengutip isi surat tersebut, Rabu (14/9/2022).
Sumber : liputan6.com
memang seharusnya begitu untuk contoh kepada yang lain…..