Momentum kenaikan harga BBM benar-benar dijadikan panggung politik oleh PKS, mulai dari walk out dari paripurna, yang terus diglorafikasi oleh kader-kadernya di hampir semua medsos.
Bahkan tidak hanya menebar konten di media sosial, PKS juga menebar spanduk kampanye penolakan kenaikan harga BBM tersebut hampir di semua titik kota dan kabupaten.
Padahal terkait kebijakan kenaikan harga BBM, tidak serta merta melakukannya sendiri, terutama BBM bersubsidi, pasti melibatkan DPR dalam pembahasannya, karena ini menyangkut postur anggaran subsidi dalam APBN. Dan sudah barang tentu anggota DPR dari PKS pun ikut melakukan pembahasannya bersama pemerintah.
Karena itu, apabila ketika terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR dan di jalanan, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena rakyat sudah cerdas, sudah tidak substantif kampanye yang seolah-olah pro rakyat tersebut.
Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata rakyat. Bahkan perlu ada perubahan politik besar-besaran di DPR agar ada pengawasan dari rakyat, biar rakyat tahu mana partai yang serius memperjuangkan nasib rakyat secara substantif, bukan yang sekedar buat gimmick seolah pro kepada rakyat.
Dan jangan salah, rakyat lndonesia masih ingat, PKS merupakan bagian dari 10 tahun rezim pemerintahan yang pernah 4 kali menaikkan harga BBM. Jadi secara moral politik, PKS tidak memiliki legitimasi lagi untuk melakukan penolakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
Budi Hermansyah
Ketua Barikade 98 Jawa Barat
