Transformasi perusahaan pelat merah menjadi nyata bahkan tidak lepas dari transformasi fungsi hukum. Fondasi fungsi hukum perlu dibangun agar semakin kuat untuk mendorong transformasi BUMN ke depan.
Utamanya upaya manajemen BUMN dalam mengambil setiap keputusan perusahaan diperlukan fondasi fungsi hukum ditekankan menjadi garda terdepan untuk memberikan pengawalan, masukan, dan pertimbangan hukum.
Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Menindaklanjuti perihal tersebut kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Forum Hukum BUMN menggelar BUMN Legal Summit 2022 yang dilaksanakan pada 22-23 September 2022 di Bali.
Mengusung tema “Building Stronger Foundation for Growth”, forum tahunan yang pertama ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun fondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.
“Transformasi BUMN tidak bisa lepas dari adanya transformasi fungsi hukum BUMN sebagai garda terdepan yang bertugas memberikan pengawalan, masukan, dan pertimbangan hukum khususnya terhadap manajemen dalam mengambil setiap keputusan untuk perusahaan,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam siaran pers, Jumat (23/9/2022).
Erick Thohir menjelaskan, BUMN Legal Summit 2022 merupakan bagian dari upaya Kementerian BUMN untuk secara terus-menerus melakukan transformasi di tubuh BUMN, serta upaya nyata meningkatkan kapabilitas dan wawasan insan hukum BUMN sebagai bagian dari pengembangan talenta.
“Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” lanjut dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan, hingga saat ini BUMN terus bertransformasi agar lebih efisien sehingga BUMN bisa memberikan kontribusi kepada negara.
Dia menyampaikan, langkah-langkah hukum untuk menindak penyelewengan dan segala macam pelanggaran yang terjadi di tubuh BUMN sangat diperlukan untuk mencegah terganggunya flow sumbangsih dari BUMN untuk perekonomian dan kondisi keuangan negara.
“Untuk melakukan pembangunan hukum nasional harus memiliki tiga pilar yaitu legal substain, legal structure, dan legal culture. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis terutama BUMN tidak perlu takut dalam bermanuver untuk melakukan transformasi perusahaan selama memiliki itikad baik dan terus memperhatikan keberadaan hukum di Indonesia,” tambah Mahfud.
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Carlo B. Tewu yang menyampaikan tujuan utama acara BUMN Legal Summit yang akan mulai ditradisikan sejak tahun ini adalah untuk menyiapkan insan hukum BUMN dan anak Perusahaan BUMN dalam mengawal dan terlibat lebih aktif dalam proses transformasi BUMN.
“Tema BUMN Legal Summit tahun ini, mengangkat proses berkesinambungan pengembangan insan hukum BUMN dan anak Perusahaan BUMN. Pengembangan kompetensi dan kepemimpinan para insan hukum BUMN tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga harus terus ditingkatkan,” jelas Carlo.
Sebagai informasi, BUMN Legal Summit 2022 ini telah didahului oleh serangkaian acara Road to BUMN Legal Summit 2022, yaitu dua webinar mahasiswa, lomba karya tulis hukum untuk mahasiswa, dan dua webinar insan hukum BUMN. “Kami berharap ke depannya Forum Hukum BUMN dan para Direksi BUMN dapat mengawal dan berperan aktif dalam upaya peningkatan kompetensi insan hukum di perusahaannya masing-masing,” tegas Carlo.
Sumber : kompas.com
