Politik Identitas merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu.
Politik ini kerap digunakan di masa lampau. Di Indonesia politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Pergantian kekuasaan pemerintahan diantaranya menjadikan politik identitas sebagai salah satu alat politiknya.
Politik identitas akan membuat masyarakat terpecah belah seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Pilkada paling brutal sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia dan tercatat dalam sejarah dunia, yang mana sampai saat ini pun masyarakat semakin terkotak-kotak dan terbagi tidak hanya dalam kehidupan perpolitikannya namun juga sosial dan budayanya.
Hal ini jika dibiarkan terus menerus akan mengoyak stabilitas bangsa. Dan ini cukup disayangkan mengingat perbedaan yang kita miliki sejatinya pernah menjadi kekuatan kita , saat ini malah menjadi senjata yang menghancurkan kita dari dalam bangsa kita sendiri.
Berdasarkan pengalaman buruk terkait politik identitas pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu oleh karena itu Menteri BUMN Erick Thohir berharap proses pemilu 2024 bisa jadi ajang bagi para petarung demokrasi untuk berperang ide dan gagasan. Erick Thohir tak ingin ajang 5 tahunan tersebut justru menjual politik identitas.
Menurut Erick Thohir, perang ide dan gagasan akan membuat bangsa ini menjadi lebih besar dan dipandang dunia. Namun jika berperang menggunakan politik identitas, justru bangsa lain yang akan mengambil keuntungan dari Indonesia.
“Konstestansi pemilu jangan lagi menjual politik identitas. Persandingkan gagasan dan program untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat,” ujar Erick Thohir melalui akun Instagram @erickthohir, Jumat (30/9/2022).
“Jika kita (terus) tarung, bangsa lain yang senang atau untung,” tegasnya.
Erick menaruh asa, proses pemilu nanti jadi tempat bagi tokoh-tokoh yang punya hasrat untuk memajukan bangsa Indonesia melalui ide-idenya. Bukan malah jadi ajang saling menjatuhkan.
“Kalau bisa jangan tarung lah, kasian rakyat. Kalau tarung terus gak habis-habis. Dan kalau kita tarung, bangsa lain tepuk tangan,” sebutnya.
“Sama-sama memaparkan, seperti yang disampaikan pak Jokowi. Jangan politik identitas, tapi memaparkan apa program yang dilakukan untuk rakyat,” kata Erick Thohir.
Wapres Ma’ruf Amin: Rakyat Sudah Cerdas Soal Politik Identitas
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meyakini rakyat Indonesia udah cerdas dan bisa memahami buruknya penggunaan politik identitas dalam pemilu.
Hal itu disampaikan Wapres saat menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari peristiwa politik identitas seperti yang terjadi dalam Pemilu 2019.
“Sebenarnya rakyat kita sekarang itu sudah pandai ya, sudah cerdas,” ujar Wapres Ma’ruf Amin seperti dilansir Antara.
Menurut dia, ketika semua pihak, baik itu pemerintah, partai politik, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat sudah menyampaikan seruan agar tidak menggunakan politik identitas, maka masyarakat sudah bisa memahaminya.
“Oleh karena itu sebaiknya memang tidak menjadi isu,” ucapnya.
Banyak Aspek
Ia menyampaikan pada saat memilih calon pemimpin, setiap orang akan memiliki kecenderungan dalam berbagai aspek, dan hal tersebut wajar saja terjadi. Namun, dia menekankan kecenderungan berupa politik identitas dalam mengkampanyekan calon pemimpin tidak boleh dilakukan.
“Ketika orang memilih, mau tidak mau ada perasaan ‘Saya lebih dekat, lebih sama pandangannya, lebih suka karena dia lebih baik, karena ini, ini, ini’, saya kira ketika itu jatuh pada pilihan, itu tidak ada masalah. Tapi yang harus dihindari adalah dia mengkampanyekan, itu jangan membawa aspek (politik identitas),” ujarnya.
Sumber : liputan6.com
