Menteri BUMN Erick Thohir (Foto Dok. Kementrian BUMN)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan program hilirisasi nikel bisa mencapai Rp440 triliun tahun ini. Program tersebut guna memberikan nilai tambah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia Indonesia saat ini telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai lithium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia.

Tak hanya Nikel, Jokowi juga berencana melakukan hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah. Presiden Joko Widodo menegaskan, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia.

Terkait arahan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan, pentingnya hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia, lantaran sudah ratusan tahun dieksploitasi asing. Padahal, sumber daya alam dan bahan baku sebagai turunannya menjadi instrumental bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Erick mengingatkan mengekspor bahan baku hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara lain. Pernyataan itu sekaligus menekan pentingnya hilirisasi, tanpa bergantung terhadap negara lain.

“Sudah terlalu lama bangsa kita yang mempunyai sumber daya alam ini beratus-ratus tahun hanya dieksploitasi untuk hanya mengirim bahan baku. Padahal turunan bahan baku itu adalah sesuatu pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan (pembukaan) lapangan pekerjaan,” ungkap Erick Thohir dalam gelaran Investor Daily Summit 2022, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Meski begitu, Erick memastikan hilirisasi sumber daya alam baik pangan, energi, hingga kelapa sawit telah mulai dilakukan pemerintah. Beberapa langkah strategis pun sudah direalisasikan.

“Bapak Presiden (Jokowi) sudah mendorong sumber daya alam kita dijadikan hilirisasi dan industrialisasi,” tutur Erick.

Dia juga mengingatkan bahwa penguatan ekosistem sumber daya alam menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun membeberkan hasil rapat terbatas (ratas) pada Agustus 2022 lalu, di mana Kepala Negara meminta seluruh jajaran Menteri mencari solusi terbaik untuk mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap rantai pasok global. Sebagai gantinya, Indonesia harus menjadi pemain utama dalam proses tersebut.

Sumber : sindonews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here