Pemerintah saat ini dalam menjalankan tugasnya bagi pembangunan tidak ingin ada proyek yang mangrak, salah satunya dengan melanjutkan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang merupakan pembangunan transportasi massal dan berguna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kemudahan seperti; penggunaan teknologi kereta api super canggih berkecepatan tinggi, kenyamanan, dan tak lupa memperhatikan aspek terpenting yaitu keselamatan dan keamanan.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjadi pelengkap ekosistem transportasi kereta api melalui potensi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta juga daerah-daerah di sekitarnya dan juga akan berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan, pertumbuhan, pengembangan perekonomian wilayah dan kawasan.
Solusi mengatasi kemacetan, mengurangi emisi karbon, dan polusi menjadi hal yang perlu segera dilakukan, salah satu caranya dengan memindahkan penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih (shifting) ke transportasi massal menggunakan energi listrik atau energi terbarukan nonfosil. Hal itu penting, mengingat terdapat banyak kerugian sangat besar yang dialami negara akibat kemacetan dan pemborosan penggunaan energi.
Kerugian akibat kemacetan di DKI Jakarta hampir Rp100 triliun per tahun dan akan semakin besar menjadi Rp130 triliun apabila ditambah dengan kemacetan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) dan Bandung. Apabila berbagai transportasi telah terintegrasi maka total kerugian dan subsidi akan dapat dikurangi sehingga dana dari pemborosan dan subsidi energi dapat dialihkan kepada pembangunan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Pada beberapa kesempatan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa kemacetan bukan hanya persoalan DKI Jakarta, tetapi juga persoalan seluruh kota-kota di Indonesia termasuk kota-kota kecil seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Apabila Pemerintah tidak berani mengembangkan transportasi massal di daerah, maka kemacetan akan terus terjadi.
Oleh karena itu, Presiden mengingatkan jajarannya agar upaya peningkatan infrastruktur transportasi seperti jalan harus dibarengi dengan pengembangan transportasi massal seperti moda raya terpadu (MRT), light rail transit (LRT), dan kereta cepat. Sebanyak apapun penambahan jalan apabila transportasi massal tidak dipersiapkan maka akan tetap berpotensi memicu kemacetan.
Selain itu, Presiden juga mendorong sektor transportasi beralih dari konsumsi energi fosil ke energi listrik atau elektrifikasi, termasuk kendaraan roda dua, roda empat, dan transportasi publik lainnya. Elektrifikasi akan mengurangi polusi udara secara signifikan, menghemat anggaran subsidi negara, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.
Pengurangan penggunaaan energi fosil perlu dilakukan karena sumber energi ini akan terus berkurang dan tidak mustahil akan habis dari muka bumi dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, suplai energi berbasis fosil juga terdampak oleh perang Rusia-Ukraina yang tidak hanya menghambat pasokan tetapi juga memicu lonjakan harga energi global. Ini juga memicu negara-negara produsen untuk membatasi impor dan mengutamakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru CR400AF. Memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun pemberhentian Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah.
Pembangunannya dilakukan secara masif untuk mengejar target operasional akhir tahun 2022 mendatang. Dari total panjang trase kereta cepat, lebih dari 80 km di antaranya memiliki struktur elevated sedangkan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Beberapa fasilitas sementara seperti Batching Plant dan Casting Yard dibangun di beberapa titik kritis untuk mendukung percepatan proses pembangunan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar Kereta Cepat, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).
Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Jokowi meninjau kereta cepat inspeksi mulai dari depan stasiun hingga rangkaian terakhir.
Berdasarkan peninjauan Presiden Jokowi, berikut ini informasi update seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung:
Progres proyek KCJB 88 persen
Jokowi mengatakan, saat ini, progres proyek KCJB secara keseluruhan sudah mencapai 88,8 persen. Adapun untuk progres konstruksi KCJB mencapai 78,80 persen dan progres investasi mencapai 89,33 persen.
Karenanya, ia optimistis kereta cepat dapat beroperasi mulai Juni 2023. “Peluncuran operasional insya Allah kurang lebih Juni 2023,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang. Tak hanya itu, kereta cepat diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kedua kota.
“Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada, di Bandung ada di kabupaten Bandung juga terjadi,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, KCJB merupakan kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Ia berharap kereta cepat ini dapat menciptakan konektivitas antar negara dengan dihubungkan dengan bandar udara dan pelabuhan.
“Dan itu sudah jadi gagasan besar di ASEAN agar konektivitas antarnegara-negara ASEAN tersambungkan secepat-cepatnya dalam rangka daya saing ASEAN,” ucap dia.
Bukan bantuan China
Jokowi juga menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta – Bandung bukan bantuan dari China melainkan kerja sama dengan Indonesia.
“Ini bukan bantuan, ini adalah kerja sama antara Indonesia dan China. Ada investasi di sini, jadi bukan bantuan,” kata Jokowi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, proyek KCJB ini merupakan kerja sama dua negara yaitu 40 persen Pemerintah China dan 60 persen Pemerintah Indonesia.
“Proyek ini investasi Tiongkok benar jadi 40 persen dimiliki BUMN Tiongkok, 60 persen BUMN Indonesia ini kan investasi, terkait dengan pinjaman dari China Development Bank (CBD) 70 persen. Artinya 85 persen dana Tiongkok itu berputar di sini,” kata Dwiyana.
Ia melanjutkan 70 persen dana dari CBD digunakan untuk belanja dalam negeri. “70 persen dana itu untuk pembelanjaan dalam negeri yang menikmati ya masyarakat sekitar,” ujarnya.
Pembengkakan biaya
Dwiyana juga mengatakan, pembengkakan biaya atau cost overrun pada proyek KCJB masih dalam negosiasi.
Ia mengatakan, hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan perhitungan pembengkakan biaya antara Indonesia dan China.
“Sekali lagi ya ini masih negosiasi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok,” kata Dwiyana Dwiyana melanjutkan, perbedaan perhitungan terjadi karena kedua pihak memiliki asumsi yang berbeda soal jumlah cost overrun.
“Contohnya konsultan Tiongkok menghitung biaya GSMR untuk 900 megahertz itu free charge, enggak ada biaya di Tiongkok, pemerintah sana menyediakan frekuensi itu dedicated untuk kereta api,” ujarnya.
Sementara itu, kata Dwiyana, frekuensi 900 megahertz untuk GSMR di Indonesia sudah dipakai industri telekomunikasi untuk jaringan seluler sehingga KCIC bekerja sama dengan Telkomsel.
“Disitu ada investasinya, hampir sekitar Rp 1,3 triliun untuk clearence frekuensi dan lainnya sehingga tidak mengganggu antara frekuensi Telekomunikasi dengan kami,” ujarnya.
Waktu tempuh Jakarta-Bandung 36 menit
Dwiyana mengatakan, dengan kereta cepat, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya membutuhkan 36 menit.
“Apalagi kami (KCIC) hanya 36 menit (waktu tempuh Jakarta-Bandung), kalau naik KRL itu Manggarai-Jakarta Kota,” ujarnya.
Dwiyana mengatakan, ke depannya akan terjadi peralihan konsumen yang sebelumnya menggunakan jalur tol dari Jakarta ke Bandung menjadi menggunakan kereta cepat.
“Jadi saya yakin ada peralihan perilaku konsumen, bener-bener shifting ini,” ucapnya.
Sementara itu, untuk tarif yang akan diterapkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ia mengatakan, berdasarkan hasil studi tarif kereta cepat sebesar Rp 350.000 untuk rute paling jauh.
“Tarif sesuai studi itu Rp 350.000 terjauh, terdekat itu Rp 150.000, tapi kami bisa melakukan diferensiasi tarif juga di mana saat peak kita reduce tarif diskon dan lain-lainnya,” tuturnya.
Kehadiran Xi jinping belum pasti
Terakhir, Presiden Jokowi belum dapat memastikan Presiden China Xi Jinping akan meninjau proyek KCJB ini.
Jokowi mengatakan, rencana kunjungan Xi Jinping masih dibicarakan.
“Dengan Xi Jinping masih dibicarakan, belum final,” ucap dia.(Irw 13)
Dari berbagai sumber
