Dukungan pemindahan Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara Penajam Paser Kalimantan Timur datang dari pemimpin Jakarta baru Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan Pemprov DKI Jakarta mendorong pemindahan ibu kota negara.
Heru Budi Hartono menegaskan bahwa ia mendukung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Jadi perpindahan ibu kota ya tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut,” tegas Heru, pada Senin (17/10/2022)
Pemerintah telah merencanakan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan bakal menjadi pengganti Jakarta.
Indonesia sentris harus segera terwujud, capaian Jokowi membangun seluruh infrastruktur dari dari hilir ke hulu, dari pelosok desa hingga perkotaan besar merupakan sebuah cita-cita mewujudkan pemerataan baik di bidang ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera, terciptanya keadilan yang merata disemua lini.
Ditunjuknya Heru Budi Hartono menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta adalah figur yang tepat untuk mempercepat kerja-kerja agar bisa selaras dengan Pemerintah Pusat. Perlunya koordinasi dan sinergi kebijakan baik dalam bekerjasama menuntaskan skala prioritas pembangunan antara pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan utamanya kemacetan dan banjir yang menimpa Ibukota saat ini.
Terkait perihal tersebut Heru Budi Hartono akan segera melaksanakan pembahasan penentuan nasib Jakarta dengan status Daerah Khusus bersama para ahli dan semua pihak.
“Pertama adalah membahas ke depan berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, berdiskusi dengan seluruhnya yang memiliki keahlian di bidang hukum tata negara,” tuturnya di Balai Kota, Senin, 17 Oktober 2022.
Hasil pembahasan akan dibawa ke Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Tujuannya adalah membahas tata ruang ke depannya karena kantor pemerintahan juga bakal pindah.
“Contoh kecil saja, misalnya, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN di sini akan pindah. Maka Pemerintah Provinsi DKI harus menyelesaikan tata ruang kan tidak bisa itu merah ya. Merah itu untuk kantor pemerintah, maka bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar pemerintahan ini ingin diapakan,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan itu.
Pengalihan fungsi gedung pemerintahan di Jakarta perlu koordinasi dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset negara. Namun saat ini belum ada rencana tahap pemindahan aset kementerian ke IKN.
Pada hari pertamanya bekerja sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru mengatakan sudah banyak agenda yang menantinya ke depan. Pada sore ini, dia berencana akan menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membahas persoalan banjir di Jakarta.
“Kami harus sesegera mungkin, kemarin saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Sekda untuk segera menghadap pak menteri,” kata Heru Budi Hartono.(Irw13)
Dari berbagai sumber
