Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia berdaulat berhak untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu, dia tak akan mundur meski larangan ekspor bijih nikelnya digugat. Bahkan, dia menegaskan, larangan ekspor terhadap barang mentah minerba.
“Barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau dijadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi, nggak akan datang kesempatan itu lagi, peluang itu lagi,” ujarnya.
Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO.
“Harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer yang kelas-kelas internasional yang nggak kalah kita,” kata Jokowi.
Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang konsisten dan tidak gentar menghadapi tuntutan di mekanisme dispute settlement organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO), perihal pelarangan ekspor bijih nikel, berbuah manis.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak perlu takut, bahkan jika Indonesia harus kalah sekali pun.
Buah manis dari konsistensi dan tekad Jokowi itu terkonfirmasi lewat data realisasi investasi hingga saat ini, yang didominasi sektor industri. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjabarkan capaian realisasi investasi di Tanah Air hingga September 2022.
“Sektornya, pertama itu Rp44 triliun, industri logam dasar barang logam bukan mesin dan peralatannya, nomor satu. Kedua transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp32,5 triliun), ketiga kawasan industri, perumahan, dan perkantoran (Rp28,9 triliun), keempat pertambangan (Rp28,3 triliun), kelima air dan gas (Rp27,3 triliun),” kata Bahlil, Senin (24/10/2022).
“Di sini konsisten sekali, realisasi investasi ini kita tidak fokus lagi semata-mata pada sektor jasa. Tapi, kita sudah membangun industri hilirisasi,” tambahnya.
Dia pun memaparkan serangkaian data yang membuktikan hilirisasi industri di Indonesia.
“Di industri logam, ini sebenarnya mesin-mesin ini. Orang bangun pabrik di sini. Kemudian pertambangan. Ada 2 variable penting bahwa terjadi hilirisasi di sumber daya alam, khususnya pertambangan yang masif sekarang kita lakukan,” kata Bahlil.
“Ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah tentang hilirisasi. Meski pun kita di bawah ke WTO, kita nggak pernah gentar,” tegas Bahlil.
Apalagi, dia menambahkan, realisasi investasi terbesar ketiga terjadi di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Sektor ini menunjang hilirisasi. Kemudian kawasan industri juga termasuk mendukung. Lalu disusul gas dan listrik, pasti akan ikut ketika terjadi pembangunan industri yang masif.
“Data ini semakin membangun optimisme saya ke depan bagi pembangunan ekonomi nasional,” kata Bahlil.
Sepanjang Januari-September 2022, lima sektor dengan realisasi investasi tertinggi adalah industri dasar bukan mesin bukan logam, kedua transportasi, lalu pertambangan, keempat perumahan, kelima gas dan listrik.
“Ini punya korelasi yang tinggi sekali dengan kebijakan pemerintah membangun hilirisasi dan industri,” kata Bahlil.
Beberapa bulan terakhir, kabar Indonesia ‘dikeroyok’ di WTO sempat bikin heboh.
Indonesia juga dituding memberikan subsidi yang dilarang atau tidak sesuai dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian SCM.
Berawal dari pelarangan ekspor bijih nikel oleh Jokowi sejak 1 Januari 2020. Yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Mengutip situs resmi WTO, Uni Eropa mengajukan ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan, Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994.
Dalam kasus ini, Indonesia tidak hanya akan menghadapi keberatan dari Uni Eropa. Tapi juga negara lain, yaitu: Brasil, Kanada, China, Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.
Sikap Jokowi sangat tegas. Dia bahkan mengaku tidak takut sekalipun harus kalah.
“Nggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan keliatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
“Tapi kalah pun nggak apa-apa, industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri,” tegas Jokowi.
Bahkan, Jokowi tidak berhenti sampai di sini. Dia telah berkomitmen untuk melarang ekspor timah tahun depan atau paling cepat tahun ini. Jokowi mengaku pihaknya tengah melakukan kalkulasi.
“Kalau sudah matang kalkulasinya, akan saya umumkan, setop tahun depan atau setop tahun ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Bahlil menegaskan pemerintah sudah bulat akan menyetop ekspor timah dan menggenjot pembangunan hilirisasi timah di dalam negeri.
Maklum, sampai sejauh ini, dia mencatat hilirisasi timah di dalam negeri baru mencapai 5%. Bahlil menyebutkan bahwa, melalui penyetopan ekspor timah dan mengembangkan hilirisasi maka nilai tambah timah akan memberikan nilai yang positif bagi pembangunan nasional.
“Kita penghasil timah terbesari kedua di dunia. Nomor 1 China, china itu 70% melakukan hilirisasi, Indonesia cuma 5%. Sudah begitu harganya dikendalikan oleh negara yang penghasilan timahnya tidak sebesar Indonesia, kita menyetop untuk memberikan nilai tambah,” tegas Bahlil di Kantor BKPM, Senin (24/10/2022).
Sayangnya, Bahlil belum bisa menyampaikan detil kapan waktu penyetopan ekspor timah akan dijalankan. “Ya lebih cepat lebih baik,” ungkap Bahlil. Mantan ketua Hipmi tersebut mengaku BKPM telah memiliki roadmap-nya.
Hilirisasi timah sejatinya dilakukan untuk mengikuti kesuksesan hilirisasi nikel. Yang mana, RI mendapatkan nilai tambah dari ekspor nikel yang sudah dihilirisasi pada tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar.
“2017-2018 itu (ekspor bijih nikel) RI hanya dapat US$ 3,3 miliar. Kita ditakut-takuti waktu itu. Sudah-sudah kita hitung,” tegas Bahlil.(Irw13)
Dari berbagai sumber
