Selama penanganan pandemi COVID-19, kasus-kasus korupsi di lingkungan BUMN tidaklah mereda. Negara justru mengalami kerugian terbesar berkat kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Ini menjadi ironis karena selama pandemic.
BUMN mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Rp 1.761 triliun. Belum lagi BUMN sebelumnya rutin mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggarkan lewat APBN.
Sedikitnya terdapat 83 aktor korupsi dengan latar belakang pimpinan menengah di BUMN. Kemudian, ada 76 pegawai/karyawan di BUMN terpantau merupakan aktor korupsi di lingkungan BUMN.
Di urutan keempat, 51 aktor korupsi memiliki jabatan direktur di BUMN. Di urutan terakhir, sedikitnya 40 aktor korupsi di lingkungan BUMN dapat diklasifikasikan memiliki latar belakang pekerjaan lainnya.
Berkaca pada hal di atas, muncul pertanyaan besar mengenai peran para komisaris di BUMN yang tersandung kasus korupsi. Komisaris salah satunya bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya tata kelola BUMN. Peran sentral tersebut semestinya dijalankan dengan maksimal.
Besarnya kerawanan korupsi di sektor perbankan. Ini dapat disimpulkan setidaknya dari temuan bahwa sektor perbankan menduduki urutan pertama dengan kasus korupsi tertinggi di lingkungan BUMN yang disidik sepanjang tahun 2016—2021 oleh aparat penegak hukum.
Sektor perbankan mendominasi dengan sedikitnya 38 kasus korupsi yang ditindak. Kemudian, dilihat dari BUMN mana yang tersandung kasus korupsi terbanyak, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menempati posisi teratas dengan total sedikitnya 15 kasus.
Indikasi adanya kerawanan pada pengelolaan uang nasabah serta penyaluran kredit. Mayoritas kasus korupsi di sektor perbankan menjadikan uang nasabah serta dana kredit sebagai objek yang dikorupsi.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kinerja BUMN terus membaik meski diakuinya masih ada sejumlah personil BUMN yang terlibat kasus korupsi.
“Memang masih ada BUMN yang korupsi, Waskita Beton, Jiwasraya, ASABRI, Garuda, ya kita bawa langsung ke penjara,” katanya dalam Investor Appreciation Night Market Outlook 2023 dikutip dari Antara, Jumat (20/1/2023).
Menurut Erick, kasus korupsi BUMN tidak bisa ditawar lagi dan pelakunya tetap harus dijebloskan ke penjara. Hal itu lantaran sepertiga ekonomi nasional berasal dari BUMN.
“Sepertiga ekonomi Indonesia itu BUMN, tetapi korup, nggak bisa. Nanti kita kolaps kalau sepertiga ekonominya kolaps,” katanya.
Erick juga menuturkan secara tahunan, indikator keuangan konsolidasi BUMN tercatat terus membaik. Hingga triwulan III 2022, aset naik 9 persen.
Begitu pula ekuitas naik 26,6 persen, pendapatan usaha naik 29,6 persen dan laba bersih meroket hingga 154,1 persen.
“Keuntungan BUMN yang tadinya Rp 13 triliun, sekarang Rp 125 triliun. Ini kuartal III 2022 Rp 155 triliun. Belum tutup buku. Insya Allah ini lebih dari Rp 200 triliun,” katanya.
Begitu pula kontribusi BUMN terhadap negara yang tercatat terus meningkat. Pada saat pandemi Covid-19 (2020-triwulan III 2022), kontribusi BUMN mencapai Rp 1.198 triliun.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kontribusi BUMN sepanjang 2017-2019 sebesar Rp 1.130 triliun. Demikian pula persepsi soal utang dan bangkrutnya BUMN terbantahkan dengan perbaikan rasio utang terhadap modal BUMN yang terus menyusut dari 38,6 persen pada 2020 menjadi 36,2 persen pada 2021.
Tidak hanya itu, sejumlah emiten BUMN juga menunjukkan pertumbuhan market cap yang cemerlang.
“Jadi kalau dibandingkan sektor swasta, (BUMN) nggak jelek. Ini datanya orang bursa lho,” katanya seraya menjelaskan bahwa return atau total pengembalian yang diterima pemegang saham BUMN mencapai 18 persen atau lebih baik ketimbang sektor swasta yang hanya sebesar 10,8 persen.
Erick menyebut konsolidasi BUMN telah membuat BUMN semakin efisien. Ia pun mengaku tidak ingin BUMN menjadi menara gading. Ia meyakinkan BUMN ingin bermitra dengan sektor swasta, pemain global, UMKM, namun dengan skema yang saling menguntungkan (win win). “Kita punya cita-cita jadi negara ekonomi empat terbesar di dunia tahun 2045,” katanya.
