Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal langkah pemerintah untuk memberantas korupsi. Jokowi mengatakan salah satu hal yang dilakukan pemerintah ialah mengejar aset para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
“Dalam hal penindakan pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif,” kata dia.
Selain itu, Jokowi menjelaskan, aparat penegak hukum telah melakukan sejumlah penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi misalnya kasus ASABRI dan Jiwasraya.
“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi, kasus ASABRI, dan Jiwasraya,” ujarnya.
Seperti telah diberitakan, kasus ASABRI menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 22 triliun. Sedangkan kasus Jiwasraya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun.
“Hal serupa juga akan dilakukan pada kasus-kasus lainnya,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum bekerja dengan baik.
“Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tebang pilih,” tegas dia. Pemerintah disebut tidak akan campur tangan terkait penegakan hukum. Untuk itu, aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai hukum yang berlaku.
