Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memiliki visi yang sama.
Usai memberikan sambutan di acara yang digelar secara tertutup itu, Jokowi menyampaikan kepada awak media terkait arahan kepada TNI/Polri itu.
Kepala Negara meminta TNI-Polri turut mengawal program prioritas pemerintah, salah satunya terkait hilirisasi industri. Jokowi ingin agar hilirisasi berbagai komoditas bahan mentah di Indonesia bisa berjalan baik di lapangan, tanpa adanya gangguan
“Dalam rapim TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga disebelah mana itu jadi jelas, jadi arahnya kesana,” kata Jokowi di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Dia menyampaikan pentingnya menjaga investasi dan hilirisasi hingga menjaga tahun politik tetap kondusif.
“Tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya Hilirisasi kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik saya rasa garis besar itu,” kata Jokowi.
Dia menegaskan, poin pokok pada arahan kepada TNI/Polri adalah pentingnya hilirisasi dan industrisalisasi jauh dari gangguan. Sebab, dua hal itu membawa banyak nilai bagi ekonomi Indonesia.
“Saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentinganya hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara dan tugas TNI Polri adalah menjaga agar namanya industrisalisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingat kembali waktu Indonesia kalah dalam gugatan soal nikel yang dilakukan oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Walaupun harus menelan rasa pahit tersebut, Jokowi mengingatkan kepada para jajarannya untuk tetap terus lakukan banding.
“Jangan tengok kanan kiri, tetap lurus, walau digugat tetap terus. Karena inilah negara berkembang menjadi negara maju,” ujar Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Jokowi menilai apabila ingin menjadi negara maju, tentu harus hati-hati dan konsisten mengenai hilirisasi pertambangan. Walaupun nantinya ada gugatan dari negara manapun. “Digugat lagi tidak apa-apa, jangan mundur,” tandasnya.
“Ya jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Ya memang nikel menjadi sebuah contoh naiknya nilai tambah dari yang ekspor mentah dulu sebesar USD 1,1 miliar saat masih mengekspor mentah. Perkiraan saya di tahun 2022 itu nilai tambahnya sebesar USD 30 hingga 33 miliar,” jelasnya.
Kepala negara itu menambahkan, pelarangan bauksit dan tembaga akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. “Karena saya cek kemarin smelter freeport smelter NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Jadi berani kita stop,” tandasnya.
