Presiden Jokowi secara resmi diterima oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz di Guesthouse Lower Saxony, Hannover, Jerman, Minggu (16/04/2023), pukul 19.30 waktu setempat.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa saat berbincang dengan Kanselir Jerman, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia-Jerman dan Indonesia-Uni Eropa.
“Untuk itu berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan perlu dibenahi. Bapak Presiden juga meminta dukungan Jerman agar perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA dapat segera dituntaskan,” jelas Menlu.
Dalam hal investasi, Menlu menyebut bahwa Presiden menyambut secara baik kolaborasi komite bersama ekonomi dan investasi Indonesia-Jerman. Selain itu Presiden menilai investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas.
“Investasi Jerman di indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi,” ucap Menlu.
Menurut Retno, Kepala Negara menekankan pentingnya investasi dan ahli teknologi Jerman guna mendukung transisi energi di Indonesia.
“Dalam diskusi tadi juga dibahas mengenai implementasi dari The Just Energy Transition Partnership,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menlu juga menyebut bahwa terdapat sejumlah hasil dalam kunjungan Presiden kali ini, yakni dalam kaitannya hubungan antara pemerintah (G to G) dan hubungan antara bisnis (B to B).
“Untuk G to G telah dilakukan penandatanganan dua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman yaitu pertama Joint Declaration of Intent on Join Economic and Investment Commitee mengenai pembentukan forum gabungan sektor pemerintah dan swasta untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi,” jelas Menlu.
Kemudian, Menlu menyebut bahwa hasil lainnya dari kunjungan Presiden kali ini adalah Joint Declaration of Intent in The Feed of Digitalization antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Digital dan Transformasi Jerman untuk mendukung pengembangan transformasi digital.
Sementara itu, dalam kerja sama business to business, Menlu menyampaikan sudah terbentuk sebanyak 18 kesepakatan yang memiliki nilai kurang lebih Rp27,9 triliun. “Yaitu di sektor sustainibility dan transisi energi, investasi, inovasi start up, dan making Indonesia 4.0,” ujarnya.