PDIP menggelar refleksi peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Untuk memperingati peristiwa tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung tangan pemimpin itu tidak boleh berlumuran darah.
Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi bertajuk ‘Refleksi Peristiwa Kudatuli: Gerbang Demokratisasi Indonesia’ di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan “Kudatuli” merupakan tonggak sejarah bagi PDIP.
Awalnya, Hasto menceritakan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang selalu mengingatkan bahwa Kudatuli bukan peristiwa biasa, peristiwa penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat saat itu tak bisa dilepaskan dari pemerintah rezim Orde Baru.
Hasto menyebut peristiwa itu harus menjadi pembelajaran bagi PDIP bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter. Dia pun mengatakan orang yang berlumur darah tak boleh memimpin.
“Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto mengatakan ada sejumlah perbedaan dalam perhitungan jumlah korban di kejadian tersebut. Untuk itu, menurutnya, jumlah pasti dari jumlah korban harus diungkap.
“Meskipun Komnas HAM menyatakan hanya ada lima korban, tetapi dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang,” kata Hasto
Hasto menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan agar peristiwa tersebut dapat diungkap. Meskipun nantinya akan menghadapi segala macam rintangan.
“Kami tidak pernah berhenti menyuarakan terhadap menyuarakan terhadap campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli 96 meskipun kita menghadapi tembok yang sangat tebal sekali pun, yang mencoba menutupi sisi gelap masa lalu. Kami terus berjuang, tidak pernah menyerah,” tegas Hasto.
Hadir sebagai pembicara Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dan sejarawan Bonnie Triyana. Hadir pula sebagai pembicara politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang juga merupakan saksi dalam peristiwa tersebut.
Hal serupa secara gamblang disampaikan politikus PDIP Ribka Tjiptaning. Ribka awalnya berkelakar menawari Direktur Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid untuk menjadi caleg dari PDIP.
Dia menyebut nama sejarawan Bonnie Triyana yang akan maju jadi caleg di Dapil Banten I. Menurut Ribka tak masalah jika Usman ingin menjadi caleg dari PDIP. Dia pun berseloroh asal jangan pilih calon presiden yang berlumur darah.
“Bung Bonnie sudah caleg, besok besok bung Usman. Yang penting kita jangan pilih presiden yang berlumuran darah,” kata dia.
Ribka mengingatkan pengusutan kasus Kudatuli belum selesai. Dia berkata jangan sampai sosok yang terlibat pelaku penculikan aktivis disebut sebagai tokoh nasionalis.
“Persoalannya belum selesai. Melawan si penculik itu. Si penculik, menghilangkan. sekarang dibilang tokoh nasionalis, dari mana itu nasionalis?” ujarnya.
Peristiwa “Kudatuli” 27 Juli 1996 ditandai dengan penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Peristiwa ini buntut dari dualisme yang terjadi di tubuh partai.
Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 1993, diserbu oleh kelompok pendukung Soerjadi, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 1996. Soerjadi saat itu digunakan pemerintah Orde Baru untuk mendongkel Megawati.
Berdasarkan catatan awal Amnesty International sebanyak 206 hingga 241 orang ditangkap aparat keamanan setelah peristiwa Kudatuli. Lalu sedikitnya 90 orang luka-luka dan antara lima dan tujuh orang dilaporkan meninggal.
