Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim diusir saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian dan Komisi VII DPR, (14/2/2022).
Pengusiran itu terjadi setelah Silmy beradu mulut dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi selaku pemimpin rapat.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Barikade 98 Arif Rahman menilai apa yang dilakukan oleh Pimpinan Rapat sangat tidak mencerminkan sikap anggota DPR RI yang terhormat.
“Rapat baru saja dimulai, semua peserta sudah menjelaskan materi dan ketika akan memulai diskusi, pihak Krakatau Steel disebut ‘Maling Teriak Maling’. Apakah tuduhan itu pantas dilontarkan tanpa dasar yang jelas?” ujar Arif di Jakarta, (15/2/2022).
Arif melanjutkan, publik akan menilai ternyata sikap anggota DPR RI arogan, tidak memiliki etika, dan bahkan dengan mudah mengejek perusahaan BUMN yang notabene seharusnya didukung kinerjanya.
“Bukan malah dijatuhkan di rapat terbuka semacam itu,” tambah Arif.
Menurutnya, Krakatau Steel sudah melakukan banyak pencapaian, dari rugi 8 tahun hingga akhirnya mampu membukukan laba 2 tahun berturut-turut di tahun 2020 dan 2021. Belum lagi prestasi penjualan ekspor yang baru-baru ini dilakukan.
“Seharusnya kita bangga dan memberikan apresiasi kepada manajemen Krakatau Steel yang sudah bersusah payah membereskan permasalahan Krakatau Steel. Apakah seorang Bambang Haryadi mampu melakukan itu? Saya rasa tidak,” lanjut Arif.
Pengusiran sepihak yang dilakukan oleh DPR RI yang berulang kali dilakukan ke berbagai pejabat negara dan petinggi perusahaan BUMN seharusnya tidak boleh terjadi lagi di RDP lainnya.
“Mereka yang mengundang, kemudian mereka yang mengusir, ini benar-benar tidak mencerminkan budaya Indonesia yang melayani tamu dengan ramah. Di mana letak moral mereka,” tegas Arif.
Kedepannya diharapkan akan ada perbaikan moral dari oknum anggota DPR RI yang kerap menimbulkan permasalahan serupa seperti ini.
Evaluasi terhadap sikap anggota DPR RI perlu dilakukan agar ke depan DPR RI dapat menjadi wadah yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat, yang memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mendukung kemajuan perusahaan milik negara, dan bukan yang menjatuhkan seperti yang dilakukan oleh Bambang Haryadi.
Sumber: rmoldkijakarta.id
