Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade-98 Provinsi Maluku Utara (Malut) dilantik secara resmi di Royal Resto Ternate, Senin (28/2/2022) malam. Pelantikan dilakukan oleh Arief Rahman, Sekjend Barikade 98.
Dalam kesempatan itu, Rafiq Khailul selaku Ketua DPW Malut mengungkapkan kesiapan Barikade 98 Malut untuk menjadi benteng dan garda terdepan untuk menjaga demokrasi, kebinekaan dan keutuhan NKRI.
“Kita siap membuka diri, baik dari pemerintah, Ormas, maupun OKP dalam hal berdiskusi dan secara bersama-sama mengawal demokrasi yang sudah dibangun sejak lama oleh para aktivis,” Ungkap Rafiq di hadapan Sekjen Arif Rahman yang juga Sekjen DPP Pemuda Pancasila serta pengurus dan kader Barikade 98 Malut.
Ia menambahkan, kehadiran Barikade-98 di Maluku Utara memang masih seumur jagung, meski begitu DPW Barikade-98 Maluku Utara akan terus berkomitmen dan konsisten melawan gerakan ideologi yang bertujuan melemahkan Pancasila.
Kita juga akan mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dengan membangun sinergitas bersama pemerintah, Ormas dan OKP. Namun jika kebijakan tersebut tidak pro terhadap rakyat maka Barikade-98 Maluku Utara tidak akan tinggal diam”,tegasnya
Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diwakili Asisten III Asrul Gailea, dalam sambutannya berharap, Barikade-98 Malut, bisa menjadi organisasi yang baik sesuai dengan visi dan misinya.
Dengan telah dilantikanya kepengurusan DPW Barikade 98 Malut, Pemerintah berharap bisa menjadi mitra dalam mengawal dan menyukseskan gerak cepat pembangunan menuju Malut yang lebih sejahtera dan lebih maju.
“Tentunya kami mengharapkan adanya sinergitas untuk kemajuan daerah kita”, tandas Gubernur.
Sementara Sekjen DPN Barikade-98 Arif Rahman dalam sambutannya, mengajak jajaran DPW Barikade 98 Malut untuk konsisten berada di baris depan mengawal demokrasi dan jaga Indonesia.
“Kita semua harus bergerak bersama, jadi siapa pun yang mau bergabung silahkan saja, jangan berfikir bahwa Barikade-98 ini hanya aktivis 98 tetapi juga menjadi kumpulan semua aktivis yang memiliki jiwa perubahan,” tegas Arif.
Sekjen yang juga merupakan Staf Khusus Wakil Presiden RI itu, menegaskan kepada Pemrov Malut agar memberi perhatian khusus terhadap kesultanan di Provinsi Maluku Utara.
“Pemerintah Maluku Utara harus perhatikan itu Kesultanan karena kesultanan juga memiliki andil terhadap daerah,” jelasnya.
Arif juga menilai, Maluku Utara memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang mumpuni baik di sektor pertambangan, perikanan maupun pertanian.
“Itu juga perlu didiskusikan dan diberdayakan oleh Barikade-98 Maluku Utara dengan Pemerintah Provinsi sehingga apa yang disiskusikan itu bisa saya bawa pada rapat-rapat bersama Wakil Presiden,” tutupnya.
