Menteri Investasi/Kepala Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk tidak ikut campur dalam kebijakan Indonesia terkait hilirisasi.
Bahlil menegaskan hanya Pemerintah Indonesia dan rakyatnya yang tau ke mana negara ini diarahkan, bukan IMF. Bahlil bahkan meminta IMF untuk mengurusi negara-negara yang sakit.
Bahlil mengatakan, pernyataan IMF yang menyebut kebijakan hilirisasi akan merugikan Indonesia sangat keliru. Bahlil menegaskan, hilirisasi sangat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.
“Kita membangun nilai hilirisasi kita dihadang WTO, tapi kita jalanin terus karena kita yakini tujuan negara ini kita yang tahu bukan mereka!” tegas Bahlil, dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, dikutip Jumat (14/7/2023).
“Kalau mereka mengarahkan kita, dia ada something, memang kita merdeka ini hasil pemberian, kalau kita mengikuti Belanda negara ini tidak akan merdeka sampai sekarang,” tegasnya.
Dia pun meminta agar IMF mengurus saja negara-negara yang ekonominya sedang sakit.
“Jadi jangan mengatur negara kita yang tahu negara kita ini mau diarahkan ke mana adalah kita sendiri, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia,” tegasnya.
“Tolong sampaikan kepada mereka ngurus aja negara-negara yang kondisi ekonominya sedang sakit,” tambah Bahlil.
Seperti diketahui, IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.
IMF meminta, kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain.
