Wakil Ketua Tim Pemenangan (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani buka suara terkait pemaparan 16 outlook potensi kecurangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habuburokhman beberapa waktu lalu.
Dimana dalam outlook tersebut, salah satunya menyatakan Benny Rahmdani diduga menyalahgunakan kekuasaan sebagai Ketua BP2MI karena mengundang Ganjar Pranowo dalam pelepasan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan.
“Mereka ini kan biasa curang jadi seolah-orang juga bisa curang, jadi mereka mengukur baju orang lain menggunakan ukuran badannya. Kedua, itu karena kebodohan, jadi karena kebodohan, ketidaktahuan akhirnya yang mereka lemparkan adalah tuduhan,” kata Benny Rhamdani kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).
Benny membantah telah menyalahgunakan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa pembekalan PMI dilakukan sebelum Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai capres oleh KPU.
“Nggak benar lah, saya ini orang yang insyaallah ya, rekam jejak saya bisa dilihat, saya ini menjadi pejabat sejak anggota DPRD 3 periode, jadi senator, terakhir BP2MI, nggak adalah pikiran untuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan,” tutur Benny.
“Jadi yang mereka lakukan ini adalah kebiasaan curang yang mereka lakukan kemudian dituduhkan kepada orang lain. Istilahnya itu mengukur baju orang lain menggunakan badan mereka, ya nggak masuklah,” lanjutnya.
Benny mengatakan pembekalan untuk PMI oleh Ganjar itu dilakukan sebelum penetapan capres-cawapres dari KPU, 13 November 2023. Diketahui Ganjar memberikan pembekalan untuk 1.500 PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan adalah 9 November 2023.
“Saya ingin jelaskan, saat Pak Ganjar diundang untuk memberikan speak motivation di acara pelepasan itu jauh sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden, nanti bisa dilihat jejak digitalnya. Kita pelepasan itu tiap minggu, jadi itu jauh sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden,” tutur dia.
Benny mengatakan BP2MI memang biasa mengundang pejabat dan tokoh politik untuk memberikan pembekalan untuk PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Benny menyebut hal itu menjadi program rutin BP2MI.
“Waktu kami mengundang Pak Airlangga kenapa tidak dipersoalkan, waktu kami mengundang Cak Imin, itu juga sebelum penetapan ya, sekarang kan dia wapres, kenapa misalnya nggak dipersoalkan?” tutur Benny.
“BP2MI di era saya itu melepas PMI itu melalui selebrasi sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan devisa, mereka ini ambasador, sehingga dalam prosesi pelepasan menghadirkan tadi, presiden pernah hadir lho, menko pernah hadir, anggota DPR pimpinan pernah hadir, tokoh politik pernah hadir, jadi bukan hal baru, bukan hal yang diada-adakan jelang pemilihan presiden,” lanjutnya.
Menurutnya, BP2MI sengaja menghadirkan orang sukses untuk memberikan motivasi kepada BP2MI. Dia menyebut pada Senin (15/1) BP2MI juga akan mengundang tokoh lainnya untuk memberikan pembekalan.
“Itu rutin mingguan. Terakhir minggu kemarin kita hadirkan auditor utama BPK, nanti hari Senin kita undang lagi siapa. Kalau setelah penetapan capres-cawapres saya undang patut diduga ada motif politik,” katanya.
Lebih jauh, Benny juga menanggapi posisinya sebagai Kepala BP2MI sekaligus Wakil Ketua TKN. Menurutnya hal itu tidak melanggar aturan.
“Ya betul sebagai wakil ketua TPN, lalu bagaimana dengan Airlangga sebagai Menko sekarang, ada kan di TKN beliau, Zulkifli Hasan Mendag ada di TKN, saya kepada BP2MI ada di TPN, lalu apa salahnya, ada larangan undang-undang? Nggak, kalau dikaitkan lagi dengan pengundangan Ganjar jauh sebelum penetapan capres dan cawapres,” tuturnya.
Benny pun menantang TKN untuk debat soal posisinya itu. Dia ingin semua dibuka ke publik.
“Bahkan saya tantang balik mereka untuk berani debat dengan saya di forum terbuka. Ayo saya tantang debat untuk lebih meyakinkan bahwa tidak ada penyalahgunaan atas undangan Ganjar dalam melepas PMI saat itu dan memberikan speak motivation,” pungkasnya.
TKN Sorot 16 Potensi Pelanggaran Pemilu
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebelumnya menyoroti potensi dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan kubu rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua TKN Habiburokhman memaparkan outlook dugaan kecurangan itu pada 16 kasus.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers ‘Outlook Dugaan Kecurangan dan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024 Bersama Tim Advokasi TKN’ di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya No 16, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).
Habiburokhman menyebut ada dua langkah indikasi pelanggaran pemilu itu. Dia mengatakan adanya dugaan penyebaran fitnah melalui koran ‘Achtung’ dan mobilisasi massa mahasiswa berdemonstrasi untuk menggagalkan pemilu.
“Dalam beberapa hari ini kami mendapat masukan dari masyarakat ya, yang mendeteksi adanya rencana atau potensi untuk menggagalkan Pemilu 2024. Rencana penggagalan itu dilakukan setidaknya dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah penyebaran koran gelap ‘Achtung’ yang sangat masif di berbagai kota besar yang isinya adalah fitnah,” kata Habiburokhman.
Pada point ketujuh potensi pelanggaran itu, TKN menyinggung Benny Rhamdani. Berikut indikasi kecurangan pemilu yang disoroti TKN melibatkan pejabat, salah satunya Benny Rhamdani:
Benny Rhamdani (Kepala BP2MI)
Dugaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan di Jakarta, yang turut dihadiri Bacapres Ganjar Pranowo. Ganjar diberi panggung untuk memberikan sambutan dan arahan pekerja migran. Patut dipertanyakan apa kapasitas Ganjar dalam acara tersebut mengingat Ganjar bukan aktivis pekerja migran dan bukan kepala daerah. Padahal, acara internal BP2MI menggunakan uang negara. Dapat dikatakan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud.
