Partai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Deklarasi itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022) siang.
“Akhirnya Nasdem memilih seorang sosok Anies Rasyid Baswedan,” ujar Paloh.
Pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dinilai sebagai langkah progresif pasca penetapan tiga nama capres dalam Rakernas NasDem Juni lalu walaupun secara Presidential Threshold (PT) belum memenuhi syarat ambang batas yaitu perolehan kursi 20% di parlemen.
Tentu bukan hal mudah untuk mengkonsolidasikan dengan mitra koalisi Partai Nasdem harus bekerja keras meyakinkan kerjasama politik dengan partai pengusung lainnya untuk mencapai syarat Presidential Threshold (PT) 20% tersebut.
Manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh memang ciamik. Sebagai politisi senior yang memiliki jam terbang tinggi, ia berupaya mengikat PKS bersama Demokrat dengan memunculkan nama Anies. Walaupun hal itu masih jauh dan belum tentu juga pada saat-saat dekat pemilihan akan tetap bersama atau Partai Nasdem berjalan sendirian.
Apakah pencapresan Anies oleh NasDem berdampak di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menilai keputusan Nasdem untuk mencapreskan Anies ini telah dikoordinasikan secara ketat dengan Demokrat dan PKS. Maka hal ini akan menjadi langkah awal yang segera memicu percepatan konsolidasi koalisi.
“Jika mekanisme internal Demokrat dan PKS bisa segera berjalan cepat untuk menyambut langkah Nasdem ini, maka besar kemungkinan deklarasi koalisi tiga partai akan dilakukan sebelum akhir tahun 2022 ini,” kata Umam kepada wartawan, Senin (3/10/2022).
Selain itu, pencapresan Anies ini dinilai bisa menjadi momentum rekonsolidasi kekuatan politik untuk menghadapi operasi politik kompetitor yang diduga akan memanfaatkan instrumen penegak hukum untuk membidik Anies.
“Artinya, target operasi politik kompotitor Anies adalah menciptakan ‘damage’ lebih dulu untuk mengalienasi Anies dari panggung kontestasi pilpres, untuk selanjutnya bisa dihentikan kasusnya ketika Anies tidak lagi masuk dalam pusaran politik nasional,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, Umam menilai posisi NasDem di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi juga akan terkena dampaknya, mengingat selama ini Anies dianggap kerap berlawanan dengan lingkaran kekuasaan. Karena itu, menurutnya, langkah Nasdem untuk mencapreskan Anies ini juga bukan tanpa risiko.
“Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle 3 menteri Nasdem di pemerintahan, evaluasi total posisi Nasdem di lingkaran kekuasaan, hingga terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politiknya menjelang 2024 mendatang,” ucap Umam.
“Semua itu bisa dinetralisir jika Nasdem bisa segera koordinasi dengan Demokrat dan PKS, untuk segera mengatur langkah dan deklarasi bersama. Jika gerbong koalisi Nasdem, Demokrat & PKS dideklarasikan, maka gerbong koalisi ini akan menjadi kekuatan koalisi terbesar dengan angka 28,5% kursi di DPR, melampaui rencana-rencana koalisi lainnya,” imbuhnya.
Jokowi sebelumnya enggan mengomentari Partai NasDem yang resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pemilu 2024. Jokowi mengatakan saat ini masih dalam suasana duka.
Pencapresan Anies Baswedan juga mendapat kritik dari peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyinggung momentum Partai NasDem saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden dalam Pemilu 2024.
Ia menilai, momentum ini tidak tepat di tengah berita duka kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang.
“Buat saya ini respon sesaat saja begitu ya, bangsa sedang berduka dan saya kira agenda deklarasi ini diketahui publik juga kemarin sore saat negara ini sudah mengetahui ada duka di Malang,” tutur Lucius dalam diskusi “Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Jakarta Pasca-IKN”, Senin (3/10/2022).
“Karena kita sedang memilih pemimpin untuk bangsa, maka penting rasanya mempertimbangkan situasi ini ketika kemudian ingin menunjukkan ke publik sosok pemimpin yang justru diharapkan akan memimpin bangsa ini yang lebih peka dengan kebutuhan bangsa ini,” kata dia.
Ia juga mengatakan momentum ini terlihat kontras sebab ada partai politik yang berani mendeklarasikan nama calon presiden di tengah duka. Meskipun begitu, ia menyatakan deklarasi yang diselenggarakan oleh Nasdem sah-sah saja, namun tidak tepat sebab adanya kejadian tragis di Indonesia.
“Jadi walaupun saya kira itu hak partai politik tapi sejak awal saya kira perlu juga menunjukkan kepada publik niat mencari pemimpin bangsa ini harus diikuti dengan semangat solidaritas yang mungkin tampil sejak awal,” tuturnya. (Irw 13)
Dari berbagai sumber
