Kementerian BUMN mendorong adanya perbaikan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan bantuan sosial (bansos) untuk menghindari penyalahgunaan. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan akan mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan perbaikan data tersebut. Dia khawatir BUMN menyalahgunakan data penerima untuk kepentingan perusahaan. “Kita sangat mendorong data-data ini (BLT BBM dan Bansos) diperbaiki, karena jangan sampai juga teman-teman yang ada di BUMN nanti terjebak, seakan-akan kita yang menyalahgunakan data ini untuk kepentingan BUMN itu sendiri,” ujarnya, Senin (12/9/2022).
Dia mengingatkan bahwa Kementerian BUMN melalui Himbara (bank milik negara) dan PT Pos Indonesia (Persero) hanya menjalankan penugasan pemerintah. Sehingga, data penerima yang ada bukan berasal dari internal Kementerian BUMN ataupun perusahaan pelat merah. “Untuk BLT dan bansos kita pastikan data yang kami terima buka dari kami. Kami hanya mengerjakan sesuai dengan penugasan, apa yang dilakukan Himbara, apa yang dilakukan PT Pos, itu semua bukan dari kami,” tuturnya.
Meski begitu, Erick menjamin penyaluran bantuan langsung tunai sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak melalui Pos Indonesia berjalan tepat sasaran dan waktu. Pemerintah akan menyalurkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150.000 per orang selama empat bulan. Dengan setiap orang menerima Rp600.000, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali.
“Padahal, kalau kita lihat yang namanya penugasan ini Komisi VI sendiri sudah melihat lebih banyak yang nol-nol. Bukan yang profit, sementara kita korporasi dividen setinggi-tingginya. Ini kita terbuka secara transparan dan kita mendukung, data ini penting agar tepat sasaran, ini yang kita dorong,” tandasnya.
Sumber: sindonews.com
