Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Labuan Bajo memberikan pernyataan terkait kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih belum memenuhi harapan.
Bahkan, secara tegas Presiden Joko Widodo meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menutup perusahaan BUMN yang tidak bisa menunjukan kinerja terbaiknya.
Ikhtiar Erick Thohir dalam mendongkrak performa BUMN terus digencarkan, bahkan pada 2018 lalu Erick meluncurkan core value AKHLAK yang menjadi acuan di Kementerian BUMN.
AKHLAK merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Terkait dengan hal tersebut, Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman menilai kinerja BUMN pada hakikatnya merupakan output dari nilai-nilai yang diamalkan dan dipahami oleh sumber daya manusia (SDM) masing-masing, terutama direksi BUMN sebagai pengurus.
“Kalau hanya mengejar profesionalitas saja, siapapun mampu jadi direksi BUMN karena sudah ditunjang oleh SDM dan ekosistem yang memadai,” kata Arif Rahman.
“Justru yang dibutuhkan sekarang adalah personel yang memiliki AKHLAK Pancasila yang mampu memimpin BUMN untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Arif.
Ditambahkan Arif, pemimpin yang memiliki kesadaran kalau BUMN adalah aset bangsa yang harus dikelola dengan amanah dan kompetensi agar bisa bermanfaat untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Kita sebagai bangsa dan negara telah menerima Pancasila sebagai ideologi, sebagai nilai dasar dalam berbangsa dan bernegara.”
“Saya lihat Erick berusaha untuk menafsirkan nilai-nilai Pancasila ke dalam nilai perusahaan BUMN yang dia namakan AKHLAK,” ujar Arif.
Sayangnya, menurut Arif, direksi BUMN masih gagap dalam menjalankan transformasi nilai-nilai yang oleh Erick dijadikan crash program yang harus diaplikasikan secara top down.
Oleh karena itu, lanjut Arif, Erick Thohir tidak perlu malu-malu menggunakan idiom Pancasila sebagai dasar nilai AKHLAK yang saat ini masif dikampanyekannya.
Sebab, tanpa keterusterangan ini, AKHLAK akan sulit menjadi penyelamat BUMN sebagai aset negara. Karena, masih banyak insan BUMN yang belum sepenuhnya menerima, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
“Kalau ada direksi BUMN korupsi, jelas dia bukan Pancasilais. Kalau ada direksi BUMN bekerja untuk kepentingan asing, jelas dia melawan ideologi Pancasila. Itu contoh saja.”
“Apa yang terjadi dengan BUMN saat ini, sehingga masih banyak yang kinerja jeblok. Karena tidak sepenuhnya bekerja untuk Merah Putih,” jelas Arif.
Jadi, Arif menyarankan kepada Erick Thohir agar berani menegaskan core value BUMN adalah AKHLAK Pancasila.
Apalagi dalam rangka mengejar crash program dua tahun perbaikan BUMN, Arif menyampaikan Kementerian BUMN harus mulai menilai kembali kinerja direksi dan komisaris BUMN yang tidak bisa mengikuti value AKHLAK dan tidak memahami nilai-nilai Pancasila.
Kebutuhan utama saat ini adalah mencari individu yang mampu memahami dan menjalankan core value AKHLAK dan sekaligus seorang Pancasilais untuk memimpin transformasi di BUMN.
“Saya kira cukup banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan itu hanya mungkin belum tertangkap radar,” kata Arif yang juga menjabat sebagai Sekjen Barikade 98.
Dari berbagai sumber
