Serangan hoaks pada Pemilu 2024 mendatang diperkirakan cukup besar. Informasi bohong tersebut tidak hanya akan terjadi kepada peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu dan antar-pemilih. Hal tersebut disadari betul oleh KPU.
Anggota Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mencontohkan hoaks pada Pemilu 2019. Yang disasar adalah penyelenggara pemilu, seperti hoaks yang menyebut sebanyak 7 juta surat suara telah tercoblos, padahal pada saat itu surat suara sama sekali belum tersedia. Dengan pengalaman pemilu sebelumnya, Betty menjelaskan, KPU berharap dapat menangani hoaks dengan lebih baik.
“Untuk itu, KPU berusaha menangani hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami, atau setidaknya kami menangani berita-berita palsu yang menimpa KPU,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Kolaborasi Lawan Disinformasi untuk Pemilu Damai pada Tahun 2024” dikutip Jumat (24/11/2023).
Dalam menangani berita hoaks, KPU telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membentuk program baru, yakni Social Media Analysis yang bertugas mengelola disinformasi yang tersebar di media sosial.
“Jadi, kami punya metode untuk menganalisis pembicaraan di media sosial dalam rangka untuk kepentingan internal KPU dalam membuat kebijakan. Dalam program ini, kami juga akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Keamanan Informasi KPU,” jelasnya.
Sedangkan, untuk pre-bunking, KPU akan melakukan penyebarluasan informasi benar terkait pemilu kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Tidak hanya itu, mereka juga terus mengajak masyarakat melalui kampanye “Saring Sebelum Sharing”. Dengan begitu, KPU berharap masyarakat memiliki imunitas terhadap serangan hoaks menjelang pemilu.
“Kalau Social Media Analysis tadi ‘kan debunking. Nah, untuk pre-bunking nya, kami akan terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Mafindo. Kemudian, untuk edukasi literasi masyarakat terkait kepemiluan, kami telah memiliki Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat,” imbuh Betty.
Jumlah pemilih di Pemilu 2024 yang mencapai angka lebih dari 204 juta membuat KPU tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani penyebaran berita hoaks. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus terus berkonsolidasi dan bersinergi dengan berbagai pihak.
“Kami mengapresiasi forum-forum seperti seminar nasional ini, karena KPU pasti tidak bisa bekerja sendiri. KPU harus berkonsolidasi dengan banyak pihak, termasuk Google Indonesia, yang sudah support dengan campaign-nya Recheck Sebelum Kegocek. Kampanye itu menjadi salah satu cara yang mudah tersampaikan kepada publik, termasuk anak muda. Apalagi, biasanya berita-berita hoaks terkait politik ataupun pemilu disampaikan dengan sumringah,” pungkas Betty.
