Ketua DPW Barikade 98 Jabar, Budi Hermansyah mengatakan, pemerintahan Jokowi masih lama, sekitar dua tahun lagi habis masa jabatannya, jadi tidak benar kalau ada partai koalisinya mengambil inisiatif sendiri deklarasi mendukung capres, apalagi yang didukung tersebut Anies Baswedan yang merupakan Capres Antitesis dari Presiden Jokowi.
Etika dalam kerja sama politik, sudah barang tentu ada aturan atau nilai loyalitas yang harus saling dijaga, antara presiden dengan partai partai koalisi pendukungnya, nah dari presfektif ini saja, sudah sangat jelas, NasDem sudah melanggar, apakah pencapresan Antitesis dari Jokowi adalah bukan hasil kesepakatan dengan anggota koalisi, termasuk dengan presiden, atau inisiatif politik sendiri? Saya kira tidak mungkin hasil dari kesepakatan, apalagi yang di capreskannya merupakan figur yang berlawanan 180 derajat dengan Jokowi.
Sebagai konsekuensi dari sikap mbalelo terhadap koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya NasDem secara jantan, menyatakan secara terbuka juga resmi keluar dari koalisi pemerintahan presiden Jokowi, serta mangambil langkah menarik semua kadernya dari jabatan pemerintahan, seperti tiga menteri, atau kalau ada di lembaga, badan, duta besar, dan direksi/komisaris BUMN.
Sikap menarik kader NasDem dari jabatan pemerintahan perlu dilakukan, untuk menghindari politik dua kaki, satu kaki sebagai bagian dari pemerintah, sedangkan satu lagi sebagai pengusung capres di luar pemerintahan Jokowi, jadi sudah lah NasDem fokus urus Anies, sambil jangan lupa menyatakan selamat berpisah kepada Jokowi, itu akan lebih elegan bagi Nasdem.
Dan kalau NasDem tidak kunjung menarik kadernya dari pemerintahan Jokowi yang merupakan Antitesis Anies Baswedan, saya kira Pak Jokowi tidak perlu berlama-lama menunggu momentum yang pas, sebaiknya dipercepat, atau mungkin besok lusa pun Presiden bisa melakukan bersih bersih para pejabat pemerintahan dari partai pendukung capres Antitesisnya presiden Jokowi.
Budi Hermansyah
Ketua DPW Barikade 98 Jawa Barat
