Jaring Peluang kerja konkrit luar negeri dari Employment Bussinness Meeting (EBM), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sekaligus juga Ketua Umum Barikade 98, yang telah mencanangkan tahun 2022 Pekerja Migran Indonesia (PMI), terus direalisasikan. Hal itu pula yang diungkapkan Benny saat menutup rangkaian kegiatan EBM yang dilaksanakan, tanggal 25 – 27 Juli 2022.
Dari EBM, BP2MI telah mencatat perolehan informasi peluang kerja dari berbagai Perwakilan pemerintah Republik Indonesia (RI) di luar negeri. Termasuk permintaan langsung dari Employers/International Employment Agencies yang hadir dalam kegiatan tersebut. Peluang dan permintaan dimaksud telah dituangkan dalam bentuk demand sheet sebanyak 5.037 orang yang terdiri dari sektor hospitality (hotel, spa therapist).
Lanjut disampaikan Benny, bahwa kerja keras tidak berhenti sebatas memperoleh informasi peluang kerja saja, namun dipastikan hingga terjadinya kerjasama penempatan PMI antara P3MI dengan users hingga mendapatkan rekomendasi dari Perwakilan RI agar dapat ditindaklanjuti dengan bentuk rekrutmen.
“Peluang kerja yang telah dijaring dari EBM harus ditindaklanjuti secara serius sampai terjadinya kesepakatan penempatan yang nyata. BP2MI akan terus memonitor mengawal setiap peluang dan potensi yang dapat ditindaklanjuti dari EBM ini serta menjembatani komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan RI,” kata Benny, yang juga Waketum OKK DPP Partai Hanura ini.
Benny menyampaikan penghargaan atas partisipasi, semangat dan antusiasme peserta yang hadir, dan atas segala bentuk informasi serta inisiatif yang dapat mempercepat terwujudnya kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan.
“Employment Bussiness Meeting ini sebagai agenda strategis untuk perluasan potensi dan peluang kerja ke luar negeri yang mempertemukan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dari dalam dan luar negeri. BP2MI akan mengawal hasil dari kegiatan EBM ini,” ujar Benny menutup.
Selanjutnya, dari rangkaian kegiatan EBM, berlanjut agenda Rapat Koordinasi Teknis penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan ini menghadirkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dari Pemerintah Daerah, kemudian, Lembaga Pendidikan dan akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan PMI.
Kemudian, peluang kerja di sektor konstruksi, manufaktur, agriculture, dengan rincian, sebagai berikut, Kuwait 260; Bahrain 153; Hungaria 19; Rumania 1780; Australia 1230; Selandia Baru 545; Amerika 250; Taiwan 400; Aljazair 400.
Tak hanya itu, permintaan yang dituangkan dalam Job Order sebanyak 1.178 orang untuk mengisi Job pada sektor konstruksi, hospitality (hotel, spa therapist) mechanics, health dan agriculture. Dalam rangkaian EBM ini, telah menghasilkan dan dilakukan penandatanganan sebanyak 17 (tujuh belas) kesepakatan antara Employer/Agencies dengan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dengan jumlah total penyerahan 4 (empat) Job Order.
Dilain pihak, perwakilan Asosiasi P3MI, yakni Aspataki, Apjati, Perpemindo dan AP3MI Bali menyambut positif kegiatan EBM yang diselenggarakan BP2MI. Seperti disampaikan Maria Imelda Ginting dari Apjati. Pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan EBM yang well organize.
“BP2MI menjawab setiap pertanyaan kami dan telah mengakomodir presentasi setiap perwakilan RI dari negara lain dengan baik,” tutur Maria.
Hal senada juga disampaikan Ketua Aspataki, Syaiful Mashud menyampaikan kebanggaannya dengan pelaksanaan EBM.
“Informasi dan paparan dari Perwakilan RI dan Agency sangat berarti bagi kami Asosiasi dan P3MI khususnya anggota Aspataki,” kata Syaiful.
Sekedar diketahui. Sebanyak 339 peserta yang menghadiri kegiatan EBM ini, diantaranya dari International Employment Agency, Employers, Asosiasi P3MI, Perpemindo, Aspataki, Apjati, AP3MI Bali, serta dari P3MI, Institusi Pendidikan, Instansi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar negeri, Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Anggota Komisi IX DPR-RI, sebanyak 13 Duta Besar RI, kemudian diikuti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, serta jajaran pejabat eselon I, II BP2MI dan Kepala Balai BP2MI.
Sumber : bp2mi.go.id
