Presiden Joko Widodo kembali mengirim sinyal bakal melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet setahun jelang akhir masa jabatannya pada 2024.
Jokowi membutuhkan para menteri yang mau memikirkan rakyat dan fokus mengatasi masalah ekonomi saat ini, alih-alih sibuk mengurusi hal lain. Terlebih menteri tersebut justru mendukung antitesis pemerintah.
Kepala Negara akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para-para menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden.
Jokowi berwenang menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. Hak prerogatif ini dimiliki oleh kepala negara bersifat istimewa, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan.
Hak prerogatif presiden digunakan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional
Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan publik Trubus Rahadiansyah memandang ada sejumlah Menteri yang memang layak untuk diganti. Salah satunya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate.
Menurut Trubus, Johny G Plate dianggap tak layak dan kurang berkompeten. Hal itu tergambar dari caranya dalam menangani kebocoran data beberapa waktu lalu.
“Kominfo Johnny G. Plate itu harus mengundurkan diri, karena awalnya juga tidak punya kompetensi disitu, kurang memahami mengenai Komunikasi dan Informatika,” ujarnya kepada Liputan6.com seperti ditulis, Minggu (16/10/2022).
Dia pun membandingkan Johnny G. Plate dengan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Kerja Periode 2014-2019 yaitu Rudiantara, yang sangat menguasai bidang tersebut.
Ditambah persoalan lainnya, seperti judi online, dan lainnya, Johnny G. Plate dianggap kurang kompeten menangani masalah-masalah seperti itu.
Faktor NasDem
Tidak hanya itu, faktor lain yang menjadi alasan Johny harus diganti yaitu berlatar belakang partai NasDem. Seperti diketahui, Partai NasDem yang merupakan anggota koalisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.
“Jadi, Nasdem itu selama ini sudah keluar dari Koalisi karena dia mencalonkan Anies itu, maka Menteri-menteri yang berlatang belakang Nasdem harusnya mengundurkan diri tidak perlu reshuffle, kalau secara politik,” ujarnya.
Trubus menilai, kondisi Nasdem saat ini setengah hati dalam Pemerintahan Jokowi.
Isu Reshuffle Mencuat, NasDem Tegaskan Tak Akan Keluar dari Koalisi Jokowi-Ma’ruf
Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju mengemuka setelah Partai NasDem yang merupakan anggota koalisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan, partainya tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hanya karena sudah mengambil sikap politik untuk Pemilu 2024. Dia menyatakan, NasDem terus berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi hingga tuntas.
“Kesepakatan politik di koalisi Pak Jokowi, Partai Nasdem ini satu-satunya alasan adalah karena figur Pak Jokowi. Jadi kami tidak terikat dengan partai lain, karena tidak ada keterikatan dengan partai lain,” kata Ahmad Ali, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (14/10/2022).
“Kemudian persoalan apapun itu tidak akan mengurangi komitmen Partai NasDem. Bagi kita komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun,” sambungnya.
Kewenangan Jokowi
Ali menegaskan, hanya ada satu orang yang bisa melakukan reshuffle kabinet, yakni Presiden Jokowi. Karena itu, dia tak mau ambil pusing jika partai lain tidak suka dengan langkah politik yang diambil NasDem untuk Pilpres 2024.
“Ketika ditanya Nasdem akan keluar atau tidak aman, tidak ada orang yang berhak mengeluarkan kami dari kabinet ini, karena ini adalah koalisi yang kami bangun komitmen dari 2019-2024. Jadi persoalan kemudian menterinya NasDem mau di-reshuffle karena tidak cakap, tidak cerdas tidak mampu membantu pemerintah monggo silahkan, enggak ada masalah,” tegasnya.
“Pak Jokowi tahu kok bagaimana cara NasDem berteman sebagaimana komitmen NasDem berkoalisi. Namun, yang berhak menilai ini hanya satu orang Pak Jokowi, partai-partai lain tidak punya hak untuk menilai itu,” ucap Ali menambahkan.
Oleh karena itu, Ahmad Ali menegaskan, NasDem tidak akan pernah keluar dari pemerintahan Jokowi. Apalagi hanya karena Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan.
“Sikap kami jelas. Kami tidak akan pernah keluar dari koalisi. Karena itu adalah komitmen yang harus dipertanggungjawabkan di pemerintahan Jokowi selama 2024,” katanya menandaskan.
Sumber : liputan6.com
