Kepala Negara meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk dapat menyerap gabah sebanyak-banyaknya dari petani, Panen raya padi sudah dimulai di beberapa daerah di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat meresmikan Sentra Penggilingan Padi Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 11 Maret 2023.
“Dua hari yang lalu di Kebumen, kemudian tadi pagi di Kabupaten Ngawi semua sudah mulai panen raya tahun ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya minta kepada Bulog, Pak Dirut, agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah yang ada di petani,” ucap Presiden.
Karena itu, Presiden Joko Widodo memperingatkan agar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Segera menetapkan harga gabah kering panen atau GKP.
Baca juga: Terima Aspirasi Nelayan Tanjung Pasir, Jokowi Langsung Telepon Menteri
Jokowi menambahkan, penyerapan gabah dari petani nanti harus diiringi dengan harga GKP (gabah kering panen) yang ideal. “Harga GKP yang nanti akan disampaikan, ditentukan oleh Kepala Badan Pangan Nasional,” tandasnya.
Di samping itu, Presiden juga menginginkan agar terjadi keseimbangan harga di antara petani, penjual, dan masyarakat dapat terjaga. Meskipun demikian, Presiden menilai hal tersebut bukanlah hal yang mudah.
Untuk mendorong stabilitas harga tersebut, ia pun meminta perum Bulog menyerap hasil panen untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton pada 2023.
“Kita ingin agar harga di petani itu wajar, kemudian harga di pedagang itu wajar dapat untung semuanya, dan harga konsumen—harga di masyarakat—juga pada di posisi yang wajar, menjaga keseimbangan ini lah yang tidak gampang,” imbuhnya.
Untuk mendorong stabilitas harga tersebut, Kepala Negara pun meminta kepada Bulog untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton.
“Oleh sebab itu tahun ini saya perintahkan kepada Bulog untuk siap dengan angka 2,4 juta ton. Sehingga akan membawa stabilitas harga kita lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi baru saja menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor: 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.
Fleksibilitas harga tersebut berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Harga Pembelian Pemerintah atau HPP.
“Surat Keputusan tersebut secara umum mengatur harga pengadaan Bulog dalam rangka pengisian Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” ujar Arief dalam keterangannya, Ahad, 12 Maret 2023.
Bapanas menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di petani sebesar Rp 5.000 per kilogram. Kemudian harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 6.200 per kilogram.
Sedangkan GKG di Gudang Perum Bulog sebesar Rp 6.300 per kilogram dan beras di gudang Perum Bulog Rp 9.950 per kilogram.
Arief mengungkapkan langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai meninjau Panen Raya di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu kemarin.
Jokowi mengatakan pada Arief, saat ini yang paling penting harga gabah harus segera ditentukan sehingga pembelian Bulog menjadi jelas,
“Jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana,” ucapnya.
Arief pun berjanji akan segera menerbitkan HPP terbaru. Ia mengatakan HPP akan ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan organisasi petani, penggilingan, dan kementerian dan lembaga terkait.
Besarannya dihitung berdasarkan struktur ongkos usaha tani dan perkembangan harga keekonomian gabah dan beras saat ini.
“Mengingat panen raya sudah berjalan, kita sama-sama tidak ingin saat panen ini harga gabah dan beras di tingkat petani jatuh.” ujarnya.
Baca juga: Kunjungi Pasar Wonokromo, Presiden Jokowi: Harga Beras Sudah Cukup Baik
