Setumpuk persoalan tanah menjadi tugas berat yang harus diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang baru saja dilantik Jokowi Pada 15 Juni 2022.
Saat ini kasus mafia tanah paling banyak terjadi hampir di semua wilayah khususnya banyal terdapat di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Jambi.
Pekerjaan besar yang tertunda bagi Kementerian ATR/Kepala BPN berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan untuk berupaya menyelesaikan kasus mafia tanah.
Sindikat mafia tanah sudah lama menggurita dan terindikasi terdiri dari 5 oknum mafia tanah yang saling bekerja sama. Dari oknum pegawai BPN, oknum pengacara, oknum notaris, oknum camat, hingga oknum kepala desa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah di Indonesia tanpa ampun. Jokowi mengatakan urusan tanah menyangkut hajat hidup masyarakat.
“Dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak, udah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).
Jokowi mengatakan mafia tanah membuat masalah pertanahan semakin rumit. Dia bersyukur saat ini Menteri ATR dijabat mantan Panglima TNI.
“Belum kalau yang namanya mafia tanah masuk, lebih ruwet lagi, tapi pak menteri yang sekarang bekas Panglima TNI. Datengi beliau, datengi sudah mafianya nyingkir semuanya, sudah,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan konflik tanah antarwarga bisa berdampak sangat mengerikan. Warga, menurut Jokowi, bisa saling bunuh karena persoalan tanah.
“Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan pak, bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip. Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sengketa tanah bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat,” ujar Jokowi.
Dalam acara ini, Jokowi menyerahkan sebanyak 1,5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat secara hybrid. Sebanyak 12 orang perwakilan menerima langsung secara simbolis sertifikat tanah itu dari Jokowi di Istana Negara.(Irw13)
Dari berbagai sumber
