Pekerja Migran Indonesia (PMI) layak diperlakukan hormat sebagai Very Very Important Person (VVIP). Dalam rangka mewujudkan hal ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Direktorat Sistem dan Strategi Kawasan Eropa dan Timur Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Keputusan Kepala (Kepka) BP2MI tentang Juknis Layanan Helpdesk, Fast Track dan Lounge Keberangkatan dan Kedatangan CPMI dan PMI, di Hotel Kristal, Jakarta, dari Rabu, (7/9/2022) hingga Jumat, (9/9/2022).
Kepala BP2MI sekaligus Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani yang hadir membuka dan memberikan arahan dalam FGD tersebut, menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan 9 (sembilan) program prioritas BP2MI, yang salah satunya adalah menjadikan PMI sebagai VVIP, maka diperlukan suatu aturan sebagai pedoman bagi para petugas dalam memberikan layanan keberangkatan dan kedatangan CPMI dan PMI.
“PMI sebagai VVIP, harus diberikan pelayanan istimewa dan perlakuan hormat oleh negara. FGD penyusunan Kepka ini bukan hanya mengatur sekedar juknis, tetapi juga dari sisi petugas, pembiayaan, dan juga sarana prasarana,” kata Benny.
Dalam upaya pelindungan PMI dan menempatkan PMI sebagai VVIP, lanjut Benny, BP2MI menyediakan layanan Helpdesk yang merupakan tempat informasi yang dibutuhkan oleh CPMI/PMI, Lounge dan Fast Track yang merupakan fasilitas dan jalur khusus dan perlakuan khusus untuk melayani CPMI dan PMI. Ketiga hal tersebut merupakan 3 dimensi pelayanan sebagai wujud pelindungan kepada CPMI dan PMI.
“Tidak hanya cukup pada tataran Keputusan, tetapi juga harus bersifat aplikatif dan kami ingin hal ini segera dilaksanakan. Bandara A. Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Kualanamu di Medan dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar akan menjadi bandara debarkasi dan embarkasi sebagai wiujud dari 3 dimensi pelayanan kepada PMI,” ujar Benny.
Sementara itu, Direktur Strategi Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Sukarman, menyampaikan bahwa melalui juknis ini akan memuat Standar Fasilitas Helpdesk dan Lounge; Standar Layanan Helpdesk, Lounge dan Fast Track; Pembiayaan, Petugas, dan Pendataan; serta Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
Sukarman mengatakan, juknis tersebut merupakan pedoman bagi petugas BP2MI dan para pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitas, serta layanan keberangkatan dan kedatangan CPMI/PMI, dan petugas keberangkatan dan kedatangan PMI di Helpdesk dan Lounge, mengenai langkah-langkah dalam penanganan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi CPMI/PMI.
“Juknis ini setelah nantinya ditetapkan, merupakan baseline dan pedoman bagi para petugas BP2MI dan para pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitas, serta layanan keberangkatan dan kedatangan CPMI/PMI, mengenai langkah-langkah dalam penanganan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi CPMI/PMI,” tutur Sukarman.
Sukarman menambahkan, dengan disusunnya Petunjuk Teknis ini dapat terwujud standar fasilitas serta layanan Helpdesk dan Lounge di tempat keberangkatan dan kedatangan CPMI/PMI secara nasional. Sehingga nantinya para petugas/pelaksana memiliki persepsi yang sama di semua daerah. Selain itu, dapat terintegrasinya kebijakan teknis dari para pemangku kepentingan dalam fasilitas dan layanan Helpdesk dan Lounge di tempat keberangkatan dan kedatangan CPMI/PMI.
Hadir sebagai narasumber, perwakilan Direktorat PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Keuangan RI, Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, serta Angkasa Pura II.
Turut hadir pula Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Lismia Elita; Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Servulus Bobo Riti; Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Mocharom Ashadi; Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Tengah, Dyah Rejekiningrum; serta Kepala BP3MI seluruh Indonesia yang hadir secara virtual.
Sumber : bp2mi.go.id
