Presiden Jokowi (tengah) dan Ibu Negara Iriana (kiri) melakukan penanaman bawang merah di lokasi food estate di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (14/12/2021). Food estate merupakan program strategis pembangunan pertanian nasional tahun 2021 sebagai upaya menaikkan cadangan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.(SETPRES/AGUS SUPARTO)

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah berkomitmen untuk mengawal dan memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Kepada BMKG, Dwikorita Karnawati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Peran Info BMKG dalam Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasionalā€ pada Senin (8/8/2022).

Dwikorita menjelaskan, perubahan Iklim telah berada pada batas kondisi kritis yang akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Berbagai kejadian ekstrem dan bencana hidrometeorologi mengakibatkan aktivitas pertanian dan perikanan semakin rentan terganggu, gagal dan bahkan mengancam produktivitas hasil panen dan tangkap ikan, serta mengancam keselamatan para petani dan nelayan.

Situasi ini dikhawatirkan mengancam terhadap ketahanan pangan dapat berakibat pula pada terganggunya kedaulatan pangan.

Dwikorita berharap, melalui Rakornas BMKG ini dapat tersusun matriks rencana tindak lanjut secara tepat, komprehensif dan sinergis dalam upaya mengawal memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Hal ini pun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama tersebut.

Menurut Jokowi sapaan akrab Presiden Joko Widodo itu, ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi persoalan yang sangat serius, serta perlu mendapat penanganan sebaik dan secepat mungkin.

“Ini persoalan yang sangat serius, perlu penaganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” kata Jokowi.

Adapun tindak lanjut tersebut perlu dilaksanakan dengan melibatkan multi sektor dan pihak terkait, untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sebab, sumber Langan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Jokowi menyebutkan jika tidak segera diantisipasi sejak sekarang, diprediksikan ada sebanyak 13 juta orang atau lebih akan kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia pengaruh dari perubahan iklim.

“Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan tentang sistem peringatan dini ketika bencana terjadi,” kata dia.

Dikatakan Jokowi, BMKG punya peran sangat strategis untuk mewujudkannya, terutama dalam monitoring terkait prediksi dan peringatan dini cuaca serta iklim, yang akan membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan risiko dampaknya, termasuk persoalan ketahanan dan kekuatan pangan.

Dwikorita menyampaikan bahwa tujuan Rakornas ini dilaksanakan adalah pertama, membahas kebijakan serta sistem yang teruji dan tangguh, guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan secara merata dan berkesinambungan.

Kedua, menguatkan peran strategis sistem informasi BMKG untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan.

Serta ketiga, memperluas cakupan forum Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) dengan melibatkan berbagai pihak terkait, untuk mengakselerasi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.

Selain itu akan dihasilkan pula dalam Rakornas ini, Buku Putih atau “White Paper” yang dapat menjadi salah satu acuan penajaman dan peningkatan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait, dan dengan dukungan Info BMKG terhadap Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.


(kompas.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here