Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjawab perihal isu terkait menteri-menteri dari kader Partai Nasdem akan direshuffle. Foto/dpr.go.id

Isu reshuffe kabinet Jokowi santer dibahas beberapa waktu belakangan. Hal ini mencuat setelah Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

Pengamat politik dari LIMA Indonesia Ray Rangkuti meyakini perombakan atau reshuffle kabinet akan benar-benar terjadi.

Ray melihat suhu hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem sedang naik. Jokowi sudah menunjukkan sinyal-sinyal ketidaksukaannya atas manuver Nasdem tersebut dan bakal ditegaskan lewat reshuffle kabinet.

“Menurut saya reshuffle ini juga akan terjadi. Ini lagi-lagi soal nunggu waktu aja. Dalam hitungan saya, Februari 2023 itu paling lama,” kata Ray dalam diskusi publik yang digelar Para Syndicate secara daring, Kamis (27/10/2022).

Terkait perihal tersebut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjawab perihal isu terkait menteri-menteri dari kader Partai Nasdem akan direshuffle. Hal ini imbas dari dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dan pernyataan salah satu elite Nasdem bahwa Anies antitesis Joko Widodo (Jokowi).

“Belum, belum, belum,” ujar Wakil Ketua DPR itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang dikutip Selasa (1/11/2022).

Apakah bagi Gerindra ada urgensi Presiden melakukan reshuffle, menurut Dasco, yang tahu adalah Presiden sebagai penanggungjawab kabinet. Karena menteri adalah pembantu Presiden sehingga yang tahu adalah Presiden apakah menteri tersebut membantunya dengan maksimal atau tidak.

“Kemudian itu kita serahkan kepada Presiden untuk melakukan reshuffle apabila dianggap perlu,” sambungnya.

Terkait Nasdem yang dianggap melanggar etika dengan mengusung Anies, Dasco sendiri mengaku tidak tahu apakah benar Jokowi menyampaikan Nasdem melanggar etika dengan melakukan hal itu.

“Sebenarnya soal melanggar etika enggak etika itu juga ya saya enggak tahu apakah pernah Presiden mengatakan melanggar itu. Atau dianggap pelanggaran-pelanggaran itu adalah Presiden (yang tahu),” tandas Legislator Dapil Banten III ini.(Irw13)

Dari berbagai sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here