Sangat tidak pantas MPR mengancam dan mendesak Presiden untuk memecat Menkeu. Seharusnya MPR malu kepada rakyat!
Gaduhnya antar lembaga negara yang belakangan ini menjadi perhatian publik yaitu MPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat disayangkan, karena yang diributkan ternyata soal anggaran.
Seharusnya para pemimpin ini jauh lebih peka dan memiliki sensitivitas tinggi atas apa yang mereka harus utarakan ke publik, di mana situasi sekarang adalah situasi yang masih dalam kondisi belum normal karena pandemi Covid-19.
MPR harusnya lebih bisa mengerem diri dalam menghendaki sesuatu, apalagi terkait anggaran keuangan negara. Ketidakhadiran seorang Menteri Keuangan dalam undangan MPR tentu saja bisa di cek dan ricek kebenarannya. Toh, masing-masing juga lembaga negara yang sudah memiliki sistem yang baik dalam pengaturan jadwal dan agenda.
Seperti sudah menjadi gaya dan tradisi para petinggi negara dalam menyampaikan kehendak melalui media sosial atau media massa sekarang ini, jauh dari pencerminan semangat musyawarah dan gotong royong sebagai lembaga negara.
Apalagi yang diributkan soal minta kenaikan anggaran, yang saya rasa itu tidak tepat waktunya dalam situasi negara yang masih sulit dalam hal keuangan.
Presiden Jokowi tentu sangat mengawasi ketat para menterinya, terutama dalam penggunaan anggaran karena situasi krisis dunia yang sedang dialami oleh semua negara.
Refocusing menjadi salah satu pilihan pil pahit memang, tapi tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan situasi masyarakat dan negara
Para anggota MPR tentunya sangat paham kondisi negara, namun dengan kejadian ribut-ribut di media sungguh sangat memalukan marwah lembaga, terlebih MPR adalah majelis tertinggi kelembagaan di negara ini.
Jangan sampai keributan ini berdampak pada semakin tidak percayanya publik terhadap anggota MPR yang seharusnya memiliki kepekaan sosial dan sama kerja kerasnya membackup pemerintah untuk bisa keluar dari situasi krisis sekarang ini. Ingat lho, pandemi Covid-19 belum selesai.
Saya rasa Menkeu dalam posisi yang tidak bisa disalahkan oleh MPR. Kenapa? Jelas kok, pada saat diundang, Kemenkeu masih kooperatif mengirimkan wakil untuk memenuhi undangan MPR, karena pada saat yang bersamaan Menkeu sedang rapat dengan Presiden.
Kedua, tidak hadirnya Menkeu dalam undangan karena juga berbarengan rapat banggar DPR yang isinya pembahasan terkait anggaran untuk MPR juga.
Jadi sangat tidak pantas MPR mengancam dan mendesak Presiden untuk memecat Menkeu.
Seharusnya MPR malu kepada rakyat ketika semua bekerja keras untuk menyelamatkan negara, mereka malah ribut soal anggaran yang minim karena kebijakan refocusing, apalagi kebijakan tersebut berlaku untuk semua lembaga negara tanpa terkecuali.
Seharusnya MPR malu diri dan segera meminta maaf kepada rakyat karena berperilaku yang tidak pantas pada saat negara dan rakyat bahu membahu bergotong royong agar bisa keluar dari zona krisis Covid-19.
Atau, lebih terhormat jika anggota MPR itu mundur sebagai anggota MPR agar beban tanggung jawabnya lebih ringan.
Toh, mereka sadar bahwa menjadi anggota MPR harus rela menjadi kayu bakarnya rakyat, mau lebih prihatin daripada rakyatnya, bukan sebaliknya.
Mentalitas para petinggi negara yang hedon inilah yang harus diberangus dengan pengawasan rakyat di era reformasi ini, karena mental-mental seperti itu sudah tidak layak menjadi elite pemimpin rakyat.
“Kawal Demokrasi Jaga Indonesia”
#RakyatBersamaPresidenJokowi #MerdekaUntukBerdaulat
Asbit Panatagara
Aktivis DPN Barikade 98
