Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate merespons dorongan reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Plate mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Sebagaimana diketahui, isu permintaan untuk mencopot menteri-menteri dari Nasdem mengemuka usai partai tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres.
Ia pun mengingatkan agar tak ada pihak yang mempengaruhi Jokowi untuk melakukan reshuffle di luar konteks.
“Itu hak prerorgratif presiden. Bapak presiden yang punya kewenangan, jangan berusaha mempengaruhi di luar konteks (presiden), negara ini masih banyak tantangan,” ujar Johnny di Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Sementara itu, Partai Nasdem menegaskan, tidak terbersit di pikiran untuk meninggalkan atau mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan merespons adanya sumber di lingkungan Istana yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menunggu Nasdem menarik menterinya sebelum melakukan reshuffle kabinet.
“Sehingga, artinya pertanyaannya bahwa ada sumber istana, sumber dari mana. Jika Nasdem mengundurkan diri, itu kami pasti tidak akan melakukan itu. Karena yang mengangkat menteri Nasdem itu adalah Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, pada Jumat (14/10/2022).
Nasdem, kata Ahmad Ali, menilai bahwa pihak yang berhak menarik menteri atau mencopot dari kabinet justru adalah presiden sendiri.
Kemudian, menurut Ali, menteri yang dicopot atau terkena reshuffle itu adalah mereka yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugas membantu kerja presiden.
“Jadi, saya pikir kita tidak boleh sensi menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Karena bernegara itu kan beradministrasi,” ujar Ali.
“Jadi, kemudian kalau ada isu-isu katanya sumber istana minta Nasdem mundur, dengan alasan apa? Kami enggak punya kapasitas, kami ini adalah bagian daripada pemerintahan,” katanya lagi.
Nasdem, kata Ali, bangga kepada kader-kadernya yang ditunjuk presiden dan melaksanakan kerja sebaik mungkin membantu pemerintahan.
Ia juga menegaskan, masuknya kader ke kabinet bukanlah permintaan Nasdem.
Oleh karena itu, Ali menilai partainya tidak memiliki alasan untuk mengundurkan diri dari koalisi saat ini atau kabinet pemerintahan.
Apalagi, Ali mengungkapkan, pemerintahan Jokowi masih tersisa dua tahun hingga 2024. Ia lantas mengingatkan kembali bahwa Nasdem memiliki komitmen berkoalisi karena mendukung Jokowi.
“Jadi, berkoalisi itu kan jangan kita artikan dalam arti yang sempit. Jangan bicara kemudian koalisi bagaimana sebatas kursi, bukan itu. Tapi ini soal komitmen,” kata Ali.
“Komitmen kita dalam mengawal pemerintahan. Jadi bukan sekadar melihat koalisi, sekadar melihat bagi-bagi kursi. Sekali lagi bagi Nasdem, ada kursi maupun tidak di kabinet, itu tidak akan mengubah sikap Partai Nasdem dalam koalisi ini,” ujarnya lagi.
Dikutip dari Kompas.id, beredar informasi dari lingkungan Istana yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet hingga awal tahun depan.
Presiden Jokowi justru akan menunggu Nasdem menarik mundur sendiri para menterinya karena sudah berbeda pandangan dengan sikap presiden.
Namun, jika Nasdem belum juga menarik menteri-menterinya dari kabinet, bukan tak mungkin Presiden akhirnya terpaksa akan melakukan reshuffle.
”Jadi, seperti halnya PAN yang pada Pilpres 2019 mengambil sikap berbeda dengan Presiden Jokowi dan akhirnya, satu-satunya menteri asal PAN, yaitu Menpan RB Asma Abnur, pun mengundurkan diri pada 2018. Nasdem seharusnya juga begitu. Menarik menteri-menterinya di kabinet. Namun, jika sampai awal tahun depan tidak ditarik, Presiden bisa merombak kabinetnya sendiri,” ujar seorang pejabat.
Sumber : kompas.com
