Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi, sudah selesai dilaksanakan di 28 daerah dan 1 kali di luar negeri. Musra tersebut menghasilkan rekomendasi beberapa nama capres dan cawapres, yang diserahkan namun tidak diumumkan secara resmi oleh Jokowi.
Relawan Jokowi yang menggelar Musra terlalu dini dan melebihi kapasitas partai politik yang dimana aturan demokrasi sudah diatur sebagai pengusung dan pendukung capres dan cawapres domainnya parpol dan gabungan parpol yang memiliki President Treshold (PT) 20 persen.
Instrument demokrasi yang digelar relawan Jokowi dalam Musra adalah bagian dari partisipasi sebagian pendukung Jokowi yang menganggap perlunya diselenggarakan agar bisa menyerap aspirasi rakyat dalam menentukan pilihannya tapi bukan berarti menjadi kebablasan jauh dari tatanan demokrasi.
Politisi Senior PKB Lukman Edy, mengamati pelaksanaan dan menghasilkan rekomendasi nama-nama capres dan cawapres itu terlalu terburu-buru, terkesan dipaksakan dan mengabaikan proses yang dilakukan oleh partai politik.
“Kita dengar pidato Pak Jokowi, menegaskan jangan grasa-grusu, jangan buru-buru. Karena sesuai konstitusi, prosesnya melalui parpol. Pak Jokowi sangat menghormati itu,” ujar Lukman Edy melalui keterangan tertulis, Senin (15/05/2023).
Pesan Jokowi itu, kata Lukman merupakan sinyal bahwa apa yang dilakukan oleh Musra itu membuat tidak nyaman dirinya.
Karena pada satu sisi, Jokowi juga sudah merancang peralihan kekuasaan yang berkesinambungan.
“Pak Jokowi beberapa kali mengumpulkan para Ketum parpol, itu dalam rangka memastikan adanya kesinambungan kepemimpinan. Pak Jokowi sangat ingin suksesi berlangsung soft dan sesuai mekanisme, yakni melalui parpol. Ada kekuatiran dari Pak Jokowi, hasil Musra bisa menggangu apa yang saat ini telah beliau lakukan,” sambung salah satu Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tersebut.
Lukman Edy juga menyoroti soal nama-nama yang menjadi rekomendasi Musra, khususnya pada posisi cawapres.
Tersingkirnya nama Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menjadi pertanyaan yang besar.
Begitu juga dengan munculnya nama Ketua KADIN Arsyad Rasyid, yang tiba-tiba saja mengapung padahal selama ini tidak pernah disebut-sebut oleh lembaga survey.
“Membingungkan dan mengagetkan, nama Erick tidak masuk. Padahal dalam survey manapun selalu masuk cawapres potensial. Dan jangan lupa posisi Erick sebagai salah satu ‘Jokowi’s men’. Rasanya sulit diterima akal, kalau tidak jadi pertimbanhan para relawan,” terangnya.
“Dan Arsyad tiba-tiba berada dalam list, itu juga membingungkan. Kan selama ini tidak disebut-sebut namanya, tidak ada juga di survey-survey. Apakah mungkin Musra menangkap dan menyerap sesuatu yang tersembunyi, bisa juga sih,” pungkas Lukman.
