Pemerintah terus melaksanakan reformasi birokrasi (RB) agar birokrasi Indonesia lebih lincah dalam melayani serta berdampak bagi masyarakat.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang mendorong transformasi reformasi birokrasi menjadi lebih lincah dalam melayani masyarakat dengan baik.
Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyederhanaan sejumlah sektor birokrasi agar lebih cepat dan mudah, seperti dalam bidang kepegawaian.
“Sekarang dari sebelas proses, kita pangkas bisnis prosesnya cukup tiga saja. Sehingga untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi sekarang sudah jauh lebih mudah,” kata Anas usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden, (2/3/2023).
“Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal tiga saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah,” ungkapnya.
Terkait reformasi yang berdampak, kata Anas, pihaknya tengah mendorong kerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat.
Kementerian PANRB, lanjutnya, mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.
“Jadi, daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-Katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik, akan lebih bagus. Begitu juga terkait dengan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Menteri PANRB mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan penyederhanaan parameter penilaian RB dari 256 komponen menjadi 26 komponen.
