Menurut data Kementerian Pertanian, kini pihaknya tengah mengejar pembangunan lumbung padi nasional (food estate). Salah satunya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tengah dibangun di lahan seluas 165.000 hektare. Adapun 85.500 hektare di antaranya lahan fungsional yang sudah berproduksi tiap tahunnya. Sementara 30.000 hektar diperkirakan akan segera rampung.
Tak hanya itu, food estate juga tengah dilakukan pada lahan seluas 1000 hektare di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
Meningkatkan hasil pertanian nantinya juga dilakukan dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dengan sentuhan teknologi, seperti alat pertanian, pemberian bibit unggul, pemupukan berimbang serta penggunaan alat mesin pertanian dalam menunjang seluruh proses budidaya tanam pada food estate.
Dengan adanya food estate, diharapkan daya saing produk lokal semakin meningkat, impor komoditas pangan dapat ditekan dan daya saing harga produk komoditas pangan lokal meningkat, serta biaya produksi dapat menjadi lebih murah.
Atas dasar itu Presiden Joko Widodo terus mendorong pengembangan lumbung pangan atau food estate dalam rapat bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah mengembangkan lumbung pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan (hektare), di mana tahun 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ujar Airlangga.
Salah satu wilayah pengembangan lumbung pangan yang dilaporkan kepada Presiden yaitu Kalimantan Tengah. Untuk pengembangan di daerah tersebut, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat menyediakan saluran air dan membantu dalam pengolahan lahan.
“Sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap. Pengembangan di lahan yang sudah siap, disiapkan oleh PUPR,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menyiapkan Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur sebagai wilayah pengembangan lumbung pangan dengan komoditas yang disiapkan yaitu jagung dan sorgum. Airlangga menyebut ketersedian air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah di wilayah tersebut.
“Belu dipersiapkan seluas 559 hektare dan ini komoditasnya adalah jagung, dan ini akan terus diikuti oleh pemerintah. Di Sumba Tengah seluas 10 ribu hektare dan ini realisasinya sudah hampir 10 ribu hektare. Ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah,” lanjutnya.
Untuk wilayah Papua, pemerintah mendorong pengembangan lumbung pangan di daerah Merauke dan Kerom. Selain itu pemerintah juga mengembangkan lumbung pangan di wilayah Sumatra Utara dengan target luas lahan mencapai 22 hektare.
“Ini diberikan penugasan kepada Bupati Humbahas (Humbang Hasundutan) sebagai penanggung jawab sesuai dengan keputusan dari Menko Marinves. Namun, ini (Sumatra Utara) akan punya potensi lebih besar lagi dan diberi tugas kepada Menteri Pertanian untuk juga melakukan intervensi kegiatannya,” kata Airlangga.
Sumber : BPMI Setpres
