Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Foto: Dokumentasi Kementerian BUMN.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memuji upaya bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimotori Menteri BUMN Erick Thohir yang bekerja sama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin.

Pujian tersebut diungkapkan Preiden Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, Selasa (16/8).

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Selain itu penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil.

Mengamati hal tersebut, Peneliti dari Institut Riset Indonesia Wildan Hakim menilai apa yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir, terkait program bersih-bersih BUMN dan bekerja sama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, memiliki pengaruh yang cukup signifikan. 
 
Ikhtiar tersebut, menurut Wildan, tidak hanya berpengaruh terhadap internal di perusahaan-perusahaan pelat merah, termasuk juga dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. 
 
“Apa yang sudah dilakukan Erick Thohir dengan menggandeng Kejaksaan Agung memiliki daya gertak bagi seluruh petinggi dan karyawan BUMN,” kata Wildan saat dihubungi, Kamis, 18 Agustus 2022. 

Di sisi lain, Wildan yang juga Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai dukungan Presiden Joko Widodo juga memiliki dampak besar terhadap pemberantasan korupsi, terutama di sektor BUMN. 

Saat menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD beberapa waktu lalu, Jokowi memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, terutama di perusahaan pelat merah. 
 
Wildan mengatakan, jelang masa jabatan, Jokowi bersama Erick Thohir perlu memeriksa ulang BUMN yang memiliki masalah keuangan, termasuk memiliki potensi kasus korupsi. Pemusatan perhatian pada BUMN dinilai sangat diperlukan, karena BUMN merupakan sumber pendapatan negara. 
 
“Jokowi dan Erick Thohir harus makin mahir menjelang garis akhir. Mahir memetakan masalah dan penanganannya. Plus memastikan aparat penegak hukum yang bertugas juga bertindak profesional. Dengan begitu, dukungan nyata Jokowi dalam pemberantasan korupsi di semua lembaga pemerintahan dan BUMN akan terasa,” ungkap Wildan.
 
Di sisi lain, menurut Wildan, pernyataan Jokowi dalam sidang tahunan, terutama terkait pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, menjadi sikap tegas sebagai Presiden. 
 
“Pernyataan Jokowi dalam sidang tahunan kemarin itu merupakan sikap tegas dia sebagai presiden. Pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi isu utama dari tahun ke tahun,” kata Wildan.

Sumber : medcom.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here