Verifikasi dokumen 2500 pendaftar ujian CPMI G to G Korea dihari terakhir di Semarang dihadiri dan didukung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam sambutannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada peserta verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) skema Government to Government (G to G) Korea, di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat (27/1/2023).
Ganjar dalam sambutannya, menyatakan bahwa dirinya mempunyai pengalaman dalam kasus penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI), contohnya di Kamboja pada Juli 2022 lalu. Berawal dari media sosial lalu berlanjut di Whatsapp, Ganjar telah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lintas negara untuk menyelamatkan para PMI tersebut.
“Ternyata kondisi eksploitasi PMI di luar negeri tidak hanya terjadi di Kamboja saja, banyak kasus eksploitasi yang terjadi, tapi tidak terungkap di media. Salah satu contoh lagi, ternyata ada banyak PMI yang ditempatkan di kapal perompak Somalia, hal ini menjadi perhatian serius,” ucap Ganjar, di depan 2.500 peserta di hari terakhir verifikasi dokumen CPMI G to G Korea.
Ganjar mengaku, dalam misi keliling Jawa Tengah (Jateng) demi menyukseskan program Presiden yaitu penurunan kemiskinan, menangkap peluang kerja di luar negeri sangatlah membantu target program tersebut. Tetapi, jangan terjerumus jalur penempatan ilegal.
“Kami sering konsultasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) demi mengatasi permasalahan PMI nonprosedural di Jateng. Mereka sangat rentan eksploitasi,” ujarnya.
Selain menceritakan dirinya yang menangani PMI yang terkendala, Ganjar juga memberi contoh PMI yang sukses di Wonogiri. Ia menyatakan PMI tersebut hanya lulusan SMP, bekerja sukses, lalu pulang ke Indonesia membangun sekolah gratis untuk warga miskin.
“BP2MI hadir di sini untuk memfasilitasi penempatan prosedural. Saya titip pesan, jika sudah sampai di Korea, ingatlah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Korea mempunyai budaya dan adat yang berbeda, hormatilah satu dengan yang lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengapresiasi Gubernur Ganjar yang hadir langsung menyambut para peserta. Menurutnya, hal ini adalah buah dari perjanjian kerja sama BP2MI antar pemerintah daerah dalam pelindungan PMI.
“Selain pelindungan PMI, kita juga memperjuangkan kerja sama dalam politik anggaran di tiap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fasilitas pelatihan bagi PMI. Coba tanya rekan kalian yang telah masuk pada tahap preliminary dan pelepasan, siapa yang membiayai fasilitas mereka, semua dibiayai negara,” tuturnya.
Benny percaya, sosialisasi masif untuk mengundang pejabat negara pada tahap-tahap pra pemberangkatan PMI, adalah kampanye positif untuk penempatan prosedural yang jauh lebih terjamin dan aman, untuk melawan bujuk rayu penempatan nonprosedural.
“Dengan kalian berangkat bekerja ke luar negeri, kalian telah menjadi juru bicara pemerintah demi melawan penempatan ilegal. Kelak, keluarga, teman, bahkan siapapun yang ingin menjadi PMI, akan menjadikan kalian sebagai rujukan dan panutan bekerja ke luar negeri. Sampai bertemu pada tahap berikutnya sampai penerbangan,” tutup Benny, yang juga turut menghadiri Preliminary Education di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Provinsi Jawa Tengah.
