Kepala Negara memberikan dukungan kepada para petani dengan membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan, embung, dan jaringan irigasi di seluruh Tanah Air, pendampingan dalam pemanfaatan teknologi, membuka akses permodalan, dan sebagainya
Presiden Joko Widodo selain memberikan dukungan infrastruktur pertanian juga menginginkan hasil panen petani diserap oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Harapan Jokowi agar meringankan dan memudahkan pekerjaan yang menjadi keluh-kesah para petani.
Sektor pertanian sangat menopang fondasi perekonomian Negara Indonesia oleh karenanya Presiden Joko Widodo mendukung dengan program hulu ke hilir agar semakin meningkatkan kesejahteraan para petani.
Terkai hal ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bercerita Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Musababnya, Presiden Jokowi ingin para petani tidak dibebani soal harga atau penjualan. Artinya, pemerintah melalui BUMN akan membeli seluruh hasil produksi petani, kemudian menjualnya kepada konsumen.
“Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun,” ujarnya dalam konferensi pers Kinerja 100 Hari Menteri Perdagangan di Auditorium Utama Kemendag, Jakarta Pusat pada Minggu, 25 September 2022.
Menurutnya, program seperti itu sebetulnya sangat mendasar, karena di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Ide ini pun di, kata dia, sudah muncul di pemerintaham sejak puluhan tahun lalu. Namun baru kali ini digaungkan kembali dalam rapat kabinet.
Jika wacana ini dapat direalisasikan, petani tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya. Harapannya letani bisa lebih produktif. Sehingga, dukungan pada petani pun dapat fokus terhadap teknologi dan pasar.
“Kalau udah itu sudah kita nggak perlu impor lagi. Jadi jangan sampai dia kalau bikin banyak nggak laku. Oleh karena itu harus dibeli oleh negara, tugasnya pemerintah itu membeli,” tutur Zulkifli.
Alhasil, perlu dibangun gudang untuk menampung stok. Misalnya, tanggung jawab itu bisa diberikan pada Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau juga Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sumber : tempo.co
